DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Ciri dan Sifat Ormas, Bentuk dan Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pendaftaran dan Pencatatan, Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas, Kerja Sama Ormas, Sistem Informasi Ormas, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimcina telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN; Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
7.Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8.Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
9.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
10.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
11.Pendaftaran Ormas adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk j:>encatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
12.Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas beijalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

b. c.

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan partisipasi dan keberdayaan Ormas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Daerah; memperkuat keberadaan Ormas sebagai wadah aspirasi masyarakat; mewujudkan Ormas yang mampu melestarikan:
  1. 1.nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
  2. 2.norma, niiai, moral, etika, dan budaya yang berlaku di Daerah;
  3. 3.sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  4. 4.kesetiakawanan sosiai, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
2. d.menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. e.menjamin aktivitas Ormas beijalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program keija serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. f.meningkatkan kineija dan akuntabilitas Ormas; dan
5. g.menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Onnas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: asas, ciri, dan sifat Ormas; bentuk dan fungsi; hak, kewajiban, dan larangan; pendaftaran dan pencatatan; pelaksanaan Pemberdayaan Ormas; kerja sama Ormas; sistem informasi Ormas; pelaporan; pembinaan dan Pengawasan; penghargaan; dan pembiayaan. a. b. c. d. e. f. g- h. i. j- k.

BAB II

ASAS, CIRI, DAN SIFAT ORMAS

Pasal 4

(1)Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.keadilan;
2. b.persamaan kedudukan di dalam hukum; c* perlindungan...
3. c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
4. d.keterbukaan;
5. e.efisiensi;
6. f.efektivitas; dan
7. g.akuntabilitas.
(2)Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Ormas dapat berbentuk: a, badan hukum; atau
1. b.tidak berbadan hukum.
(2)Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat;
1. a.berbasis anggota; atau
2. b.tidak berbasis anggota.

Pasal 8

(1)Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
1. a.perkumpulan; atau
2. b.yayasan.
(2)Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3)Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 9

(1)Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak beijenjang.
(2)Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.
(3)Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 10

Ormas lingkup Daerah memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di 1 (satu) Kecamatan dengan keanggotaan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) Desa di Daerah.

Pasal 11

Ormas berfungsi sebagai sarana:

a.penyaiur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyaiur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; p>emenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan / atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. b. c. d. e. f. g-

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…