DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dan meningkatkan produktifitas serta pelayanan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda). Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Tujuan Penyertaan Modal Daerah, Jumlah dan Penganggaran Penyertaan Modal, Penganggaran Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Hak dan Kewajiban, Deviden, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa.... Mengingat 8, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Kaiya Boyolali; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

9.Peraturan....
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Kaiya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 241);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247); Dengan.... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA KARYA BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Kaiya Boyolali yang selanjutnya disebut PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda).
7.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
9.Anggaran....
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dan meningkatkan produktifitas serta pelayanan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:

a.memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
b.menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan industri, perdagangan umum dan jasa kepada masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
e.memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan masyarakat.

BAB II

JUMLAH DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sampai dengan Tahun 2020 berupa uang dan/atau barang senilai Rp62.781.999.152,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar RplO.377.337.148,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
2. b.Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rpl.l 14.447.004,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah);
3. c.Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 55 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 1.995 m2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nilai RplO.288.215.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah); dan
4. d.Penyertaan....
5. d.Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 53 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 21.580 m2 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan nilai Rp41.002.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua juta rupiah).
(2)Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dilakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda) berupa uang sebesar Rp 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. d.Tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
5. e.Tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Tahun 2021 dilakukan divestasi dan selanjutnya dihapuskan dari daftar aset PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda).

Pasal 5

(1)Penganggaran Penyertaan Modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda).
(2)Realisasi divestasi dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola barang milik Daerah melalui serah terima barang dari Direksi PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda) yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kineija dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian dividen sesuai persentase kepemilikan saham pada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda).
(3)PT Aneka Kaiya Boyolali (Perseroda) berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) wajib melaksanakan keputusan RUPS.
(1)Pembagian dividen ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DIVIDEN

Pasal 9

oleh RUPS berdasarkan ketentuan

(2)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah disetor ke kas Daerah.
(3)Besaran dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan cadangan untuk investasi dan pengembangan perusahaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAJN

Pasal 10

Dalam hal teijadi perubahan bentuk badan hukum dan nama PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2021