Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali dalam hal besaran penyertaan modal, bentuk penyertaan modal dan pengaturan terkait Deviden dan RUPS
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali; Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 151); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Karya Boyolali sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp21.779.999.152,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp10.377.337.148,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp1.114.447.004,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 55 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas ± 1.995 m2 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp10.288.215.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PT. Aneka Karya Boyolali pada Tahun 2017 adalah: Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 53 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 21.580 m2 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan nilai Rp41.002.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua juta rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 33 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 986 m2 (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan nilai Rp1.676.200.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Penggung Kecamatan Boyolali seluas 14.650 m2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) disertai bangunan seluas 1.126 m2 (seribu seratus dua puluh enam meter persegi) dengan nilai Rp27.504.635.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo seluas 2.861 m2 (dua ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi) dengan nilai Rp6.179.760.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 41 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali seluas 1.100 m2 (seribu seratus meter persegi) dengan nilai Rp1.870.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali seluas 32.000 m2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) dengan nilai Rp20.160.000.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh juta rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah yang merupakan hasil tukar menukar antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan warga Kelurahan Kemiri Nomor Surat Keputusan 030/783/2012 berada di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo seluas 5.094 m2 (lima ribu sembilan puluh empat meter persegi) dengan nilai Rp5.603.400.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah); Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Mojosongo dan Desa Kemiri menjadi Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali berada di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo seluas 6.777 m2 (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp9.148.950.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan Pasal 9 setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian deviden sesuai persentase kepemilikan saham pada PT. Aneka Karya Boyolali. Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT. Aneka Karya Boyolali. PT. Aneka Karya Boyolali berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dan PT. Aneka Karya Boyolali wajib melaksanakan Keputusan RUPS. PT. Aneka Karya Boyolali berkewajiban melaksanakan optimalisasi pemanfaatan tanah yang disertakan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). PT. Aneka Karya Boyolali dilarang melakukan pemindahtangan tanah yang disertakan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 20 Desember 2017 BUPATI BOYOLALI, ttd SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 20 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd SRI ARDININGSIH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI ttd SURATNO Pembina NIP. 19660430 199503 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (14/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Karya Boyolali merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada sektor jasa percetakan, pertokoan, perbengkelan, apotik, usaha sarana produksi dan distributor pupuk, usaha persusuan, SPBU, jasa perhotelan, jasa tempat rekreasi dan hiburan, jasa perdagangan dan pertokoan, rumah sakit dan usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS. Penambahan penyertaan modal juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 200
Membuka PDF…