DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya, terlaksananya penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP secara cepat, tepat, mudah, efektif, dan efisien dan meningkatkan potensi pendapatan Daerah dari retribusi Tera/Tera Ulang secara mandiri.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang.....
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 ten tang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah/ diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
10.Peraturan Daerah..... j
10.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 7, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 231); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERA/TERA ULANG. PENYELENGGARAAN 2. 3. 4.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urns an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Boyolali. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian di Daerah. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi legal. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan. 6.
7.dipakai bagi dipakai bagi 9. 10.
11.Tera adalah.
11.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13.Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
14.Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
15.Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
16.Sifat Kernetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
17.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
18.Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
19.Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan Sifat Kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
20.Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
21.Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
22.Uji Sampel adalah Pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
23.Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
24.UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
25.Tanda Tera.....
25.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan Pengujian.
26.Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
27.Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
28.Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau Tera Ulang.
31.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada lebel sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 29. 30.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
b.terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
c.mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
d.terlaksananya penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP secara cepat, tepat, mudah, efektif, dan efisien; dan
e.meningkatkan potensi pendapatan Daerah dari retribusi Tera/Tera Ulang secara mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.perlindungan hukum; dan
c.berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.UTTP; pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP; Tanda Tera; BDKT; hak, kewajiban, dan larangan; optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang; retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang; pengawasan Metrologi Legal; peran serta masyarakat; dan
j.pembiay aan. b. c. d. e. f. 1.

BAB III

UTTP

Pasal 5

UTTP digolongkan ke dalam:

a.UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
b.UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

Pasal 6

(1)UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan basil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau menerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(2)UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)UTTP.
(3)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

Pasal 7

(1)UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UPT Metrologi Legal.
(2)UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang yang merupakan UTTP penanganan khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
(2)Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persyaratan administrasi;
2. b.persyaratan teknis;
3. c.persyaratan kernetrologian;
4. d.Pemeriksaan dan Pengujian; dan
5. e.pembubuhan Tanda Tera.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan Tera dan Tera Ulang.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
1. a.persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
2. b.hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
3. c.tidak mudah dilakukan kecurangan.
(5)Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.
(6)Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan Pemeriksaan dan Pengujian UTTP pada kegiatan Tera dan Tera Ulang.
(7)Pembubuhan..... i
(7)Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan Tanda Tera yang berlaku, setelah dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian.
(8)Pelaksanaan mengenai syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Dalam hal syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) belum ditetapkan, penentuan syarat teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Intemasional Metrologi Legal, Standar Intemasional, atau Standar Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Pasal 10

(1)Alat Perlengkapan yang Sifat Kernetrologiannya menentukan basil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.
(2)Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 11

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

a.di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
b.sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…