DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.272.481.438.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat.... Menglngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam togkungan Propinsi Djawa Tengah {U.erita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembeiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLAU Menetapl^;^ MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANQ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Pemerintah.....
6.Pemerintahan Daerah adaiah penyeienggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.272.481.438.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.c.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp391.068.378.000,00 {tiga ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: pajak Daerah; retribusi Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl45.412.500.000,00 (seratus empat puluh lima miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl3.531.511.000,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah). a. b. c. d.
(3)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpi9.813.666.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.310.699.000,00 (dua ratus dua Mas miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). -t

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.881.413.060.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh ^tu miliar empat ratus tiga belas juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer an tar Daerah.
(2)Pendapatan transfer Pernerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.746.407.963.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer an tar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl35.005.097.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.283.011.438.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rpl.463,684.285.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibab; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp944.632.250.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.207.503.000,00 (empat ratus lima puluh miUar dua ratus tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
(4)Belanja.
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.026.432.000,00 (empat puluh tujuh miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.818.100.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp408.438.844.000,00 (empat ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.648.831.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 129.571.896.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl09.878.297.000,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl49.948.814.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl2.391.006.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 10.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp370.888.309.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delap an puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: a, belanja bagi hasil; dan
1. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl5.825.776.000,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.062,533.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar RplO.530.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas;

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…