DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp2.354.349.113.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang bersumber dari pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan Menetapkan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu ran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pem erintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali. 4 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 5 . Pemerintah Daerah adalah Bupati s ebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewen angan Daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam s istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pem biaya an Daerah .

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp2.354.349.113.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp466.535.912.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah; b . retribusi Daerah;
2. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d . lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp252.197.948.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp22.623.530.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rpl 1.714.434.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat belasjuta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rpl.887.813.201.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan ...
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rpl.712.813.201.000,00 (satu triliun tujuh ratu s dua belas miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rpl 75.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lirna mi.liar rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp2.402.349.113.000,00 (dua triliun empat ratus dua miliar tiga ratus ernpat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) , yang terdiri atas: a . belanja operasi;

b.belanja modal; c . belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebesar Rpl.589.755.023.000,00 (satu triliun lirna ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lirna puluh lirna juta dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas: a . belanja pegawai; b . belanja barang dan jasa;
1. c.belanja hibah; dan
2. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a ditetapkan s ebesar Rp905.874.654.000,00 (sembilan ratus lima miliar delapan ratus t ujuh puluh empatjuta enam ratus lirna puluh empat ribu rupia h ).
(3)Belanja barang dan jasa sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan sebesar Rp561.42 3 .445.000,00 (lima ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) .
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c ditetapkan sebesar Rp102.140.124.000,00 (seratus dua mi.liar seratus ernpat puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
(5)Belanja ...
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d ditetapkan sebesar Rp20.316.800.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebesar Rp384. l 90.816.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah; b . belanja modal peralatan dan mesin;
2. c.belanja modal gedung dan bangunan; d . belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;
3. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
4. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7 .049 . 111.000,00 (tujuh miliar empat puluh sembilan juta seratus sebelas ribu rupiah) .
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp57 .006.022 .000,00 (lima puluh tujuh miliar enam juta dua puluh dua ribu rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp140.772 .734.000,00 (seratus empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) .
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan s ebesar Rpl 71.255.94 1.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) .
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp7.857.008.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ribu rupiah) .
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan sebesar Rp418.403.274.000,00 (empat ratus delapan belas miliar empat ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp19.509.795.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp398.893.479.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sem bilan ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…