DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Yang Meliputi a. golongan Minuman Beralkohol; b. Pengendalian; c. Peredaran; d. Pengawasan; e. penertiban; f. larangan; dan g. partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Daerah, diperlukan pengaturan pengendalian dan pengawasan yang sistematis, integratif, dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan atau tanpa penambahan bahan lain.
7.Pengendalian … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
8.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
9.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah terjadinya dan/atau meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral masyarakat dari pengaruh negatif Minuman Beralkohol;
b.melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya dari dampak Minuman Beralkohol;
c.menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
d.memberikan dasar serta pedoman dalam melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang beredar di masyarakat.

Pasal 4

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.golongan Minuman Beralkohol;
b.Pengendalian;
c.Peredaran;
d.Pengawasan;
e.penertiban;
f.larangan; dan
g.partisipasi masyarakat.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri atas Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

Pasal 6

(1)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelompokkan dalam golongan:
1. a.Minuman Beralkohol golongan A;
2. b.Minuman Beralkohol golongan B; dan
3. c.Minuman Beralkohol golongan C.
(2)Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
(3)Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
(4)Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(5)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
(2)Pengendalian … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perizinan Berusaha dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol.
(3)Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.
(4)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan melalui Online Single Submission sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C, menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan tembusan Bupati dan Gubernur Jawa Tengah.
(6)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan; atau
4. d.pencabutan izin.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEREDARAN

Pasal 8

(1)Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum langsung hanya dapat dijual di:
1. a.hotel, restoran, dan bar yang bersertifikat bintang 5 (lima) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu selain huruf a, yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan publik.
(3)Bupati … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Bupati dapat menetapkan pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal.

Pasal 9

(1)Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
(2)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…