DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Meliputi a. perencanaan; b. program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. peran dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; d. kerja sama dan sinergitas; e. pelaporan dan evaluasi; f. pembinaan; g. peran serta masyarakat; h. penyelesaian sengketa; dan i. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kedudukan dan peran tenaga kerja yang memiliki kualitas, kompetensi, produktif, kreatif dan inovatif, serta berdaya saing diperlukan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga diperlukan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
c.bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum bagi pemerintah daerah, perusahaan, pengusaha, tenaga kerja, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam fasilitasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkepastian hukum dan berkeadilan perlu pembentukan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan, Pengusaha, Pekerja, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam Hubungan Kerja yang proporsional dan manusiawi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan kepada Pekerja dan keluarganya;
b.memberdayakan dan mendayagunakan Pekerja secara optimal dan manusiawi dalam pembangunan Daerah; dan
c.memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c.peran dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
d.kerja sama dan sinergitas;
e.pelaporan dan evaluasi;
f.pembinaan;
g.peran serta masyarakat;
h.penyelesaian sengketa; dan
i.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Fasilitasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah.
(2)Fasilitasi … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang Ketenagakerjaan.
(3)Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

(1)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP; dan
5. e.JKP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.Peserta Penerima Upah; dan
2. b.Peserta Bukan Penerima Upah.
(2)Setiap … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Setiap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.

Pasal 9

Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
b.Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 10

(1)Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
1. a.calon pegawai negeri sipil;
2. b.aparatur sipil negara;
3. c.pejabat negara; dan
4. d.pegawai Pemerintah Daerah non aparatur sipil negara.
(2)Pemberi Kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam program:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT; dan
4. d.JP.
(3)Penahapan dimulainya pendaftaran bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…