DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan, dan Perlindungan Inovasi Daerah; Pendanaan; Informasi dan Penyebaran Inovasi Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3)Jangka waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari keija.
(1)

Pasal 16

Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2)Penetapan.................
(2)Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
2. b.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas da lam rapat paripuma dan setelah diveriiikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
3. c.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
4. d.tujuan Inovasi Daerah;
5. e.manfaat yang diperoleh;
6. f.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
7. g.an^aran jika diperlukan.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 17

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 18

(1)Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2)Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
(3)Selama............
(3)Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalara ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4)Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan pelaksanaan Inovasi Daerah yang diterapkan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN, DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

(1)Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
1. a.Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
2. b.Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
(3)Penerapan.............. 4^
(3)
(4)Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan. Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)paling sedikit meliputi: cara melakukan Inovasi Daerah;a.
(5)
1. b.dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
2. c.hasil Inovasi Daerah yang sudah dicapai. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan rujukan bag! Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya.

Pasal 22

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN dan/atau Perangkat Daerah tidak dapat dipidana.

Pasal 23

(1)
(2)
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD, atau anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan. Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dan/atau insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif kepada Anggota DPRD, BUMD, Perangkat Daerah atau Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1)
(2)
(3)
(4)Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Bupati memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengerabangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. m'

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 25

(1)Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 dituangkan dalam rencana keija Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana keija Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana keija Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam perubahan APBD perubahan tahun beijalan.

Pasal 26

(1)Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapjatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…