DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas Pemerintah Daerah, Unsur, Hak, Tanggung Jawab, dan Kriteria Pesantren, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi, Kerja Sama, Prosedur Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pemantauan dan Evaluasi, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pesantren merupakan lembaga keagamaan rahmatan lil ‘alamin yang melahirkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cinta tanah air berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang rahmatan lil ‘alamin, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa pemerintah daerah belum memiliki landasan hukum dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren sehingga perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur ten tang fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan... --1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN. FASILITASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, Ustadz, Ustadzah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8.Santri... mintirflM tf
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantxen.
9.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan kemudahan dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tan ah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas Pemerintah Daerah;
b.unsur, hak, tanggung jawab dan kriteria Pesantren;
c.Fasilitasi...
c.Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan; Pesantren dalam fungsi
d.Fasilitasi dakwah; Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi
e.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
f.komunikasi;
g.keija sama;
h.prosedur pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
i.pemantauan dan evaluasi;
j.partisipasi masyarakat; dan
k.pembiayaan.

(1)Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan karakteristik Pesantren, aspirasi Pesantren dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH Pa sal 6

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
1. a.menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
2. b.menetapkan standar minimal Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
3. c.mengalokasikan anggaran Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
5. e.melakukan komunikasi dengan Pesantren dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka harmonisasi kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
6. f.mengembangkan...
7. f.mengembangkan pola keija sama dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
8. g.tugas lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNSUR, HAK, TANGGUNG JAWAB, DAN KRITERIA PESANTREN

Pasal 8

Pesantren hams memenuhi unsur paling sedikit:

a.Kiai;
b.Santri yang bermukim di Pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau musala; dan
e.kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Pasal 9

Setiap Pesantren berhak:

a.memperoleh pengakuan dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mendapat pelindungan dalam melaksanakan fungsi Pesantren; dan
c.mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan keija sama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan haknya, Pesantren bertanggung jawab:

a.mengembangkan nilai Islam rahmatan liValamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren;
c.memanfaatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
d.mematuhi... i
d.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 11

(1)Pesantren yang berhak mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren harus berbadan hukum dan telah terdaftar di kementerian yang membidangi urusan keagamaan.
(2)Pesantren yang berhak mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penerima Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…