DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Kerja Sama, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Boyolali maka perlu penyelenj^araan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.bahwa d;alam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu merietapkan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beijenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beijenjang.
7.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
8.Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
9.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah,
(2)Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk;
1. a.pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah; dan
2. b.memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan mated Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.peran serta Masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan;
g.keija sama;
h.penghargaan; dan
i.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pendidikan

Pasal 5

(1)Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

a.peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
b.aparatur sipil negara;
c.pendidik/tenaga kependidikan;
d.tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
e.Masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.evaluasi dan pemantauan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen minimal meliputi:
1. a.tempat dan waktu penyelenggaraan;
2. b.jumlah peserta dan pemateri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pembiayaan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal; dan/atau
3. c.Pendidikan Informal.
(2)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
(3)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan intrakurikuler;
2. b.kegiatan kokurikuler;
3. c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
4. d.kegiatan ...
5. d.kegiatan nonkurikuler.
(4)Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kegiatan kebudayaan;
3. c.kegiatan keagamaan;
4. d.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
5. e.kompetisi/perlombaan;
6. f.peiingatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
7. g.kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(5)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
2. b.belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi d an komunikasi.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
1. a.media sosial; dan/atau
2. b.media p>enyiaran.
(3)Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…