DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12, Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), Pasal 9 dihapus, Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, Penjelasan Pasal 21 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Dewan Petwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memiliki hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi strategis dalam mewujudkan tujuan Pemerintahan Daerah sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balance antara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat ...

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan Menetapkan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ...
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
8.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9.Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu tugas dan wewenang DPRD.
10.Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi.
11.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
12.Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. 2 . Di antara ...
2.Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. a.tinggi;
2. b.sedang;dan
3. c.rendah.
(4a)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
(5)Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Perhitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

3.Pasal 9 dihapus.
4.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berik ut:

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a . jaminan .. .
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah Negara dan perlengkapannya;
2. b.Kendaraan Perorangan Dinas; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.
  1. 5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(6)Dalam ...
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(7)Tata cara pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kendaraan Perorangan Dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggcta DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(5)Bagi ...
(5)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunj angan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. 9 . Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
(5)Besaran ...
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
1. a.masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
4. d.masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
5. e.masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang j asa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

11.Penjelasan Pasal 21 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan. Pasal II ... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HAND AYANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR18 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINS! JAWA TENGAH: (18-378/2023) Salinan sesuai dengan aslinya YANUA TRI WICAKSONO mbina 5 200604 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, DPRD berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. Keduanya sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah. Selanjutnya dalam posisinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Di antara hak yang dimiliki Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah hak keuangan dan administratif. Sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194). Pada awal Tahun 2023 Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balance antara lembaga DPRD dan Bupati, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 . Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan menjadi dasar hukum dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…