DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.326.999.734.000,00 terdiri atas: a. pendapatan Daerah; b. belanja Daerah; dan c. pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Sisa … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.326.999.734.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendapatan Daerah;
2. b.belanja Daerah; dan
3. c.pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.pendapatan Daerah berjumlah Rp2.228.999.734.000,00 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. b.belanja Daerah berjumlah Rp2.321.999.734.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan
3. c.pembiayaan Daerah berjumlah Rp103.000.000.000,00 (seratus tiga miliar rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.228.999.734.000,00 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp656.446.988.000,00 (enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.pajak Daerah;
3. b.retribusi Daerah;
4. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
5. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp274.080.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp345.064.401.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp26.470.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp10.832.587.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.572.552.746.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.453.228.860.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp119.323.886.000,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar Rp2.321.999.734.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.706.610.651.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp946.939.413.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp694.932.034.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp10.680.000,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp55.341.024.000,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp9.387.500.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebesar Rp188.851.499.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.belanja modal peralatan dan mesin;
3. b.belanja modal gedung dan bangunan;
4. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp26.539.659.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp57.401.881.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp96.616.573.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp8.139.010.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e ditetapkan sebesar Rp154.376.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan sebesar Rp421.537.584.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp30.028.379.000,00 (tiga puluh miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan sebesar Rp391.509.205.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…