Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup ppngaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali S 6. 8. 9. 10. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar adalah untuk: 1. 2. 3. 4. 5. menciptakan Pasar yang lebih tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; memberdayakan potensi ekonomi lokal; memberdayakan Pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri; dan meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk mewujudkan fungsi Pasar sebagai tempat pelayanan masyarakat di bidang perdagangan dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Oaerah.
Ruang iingkup pcngaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
Perencanaan Pasar terdiri dari;
Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: mengacu pada RTRW Daerah;a. b. c. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi Pasar yang baru yang akan dibangun.
Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:
Membuka PDF…