DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 7a, angka 12a, dan penambahan angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 pada Pasal 1, perubahan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22, penambahan ayat (5) pada Pasal 46, penyisipan Pasal 48A dan Pasal 48B, Pasal 50A, perubahan Pasal 51, penyisipan Pasal 51A, 51B, 51C dan 51D, perubahan Paal 53, Pasal 62 ayat (2) huruf b dan huruf g, penyisipan ayat (3a) dan ayat (3b) pada Pasal 62.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.U ndang-Undang............... 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 196); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225); 9.Peraturan Daerah. Menetapkan :
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyoleili Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerii Kabupaten Boyolali Nomor 196), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuain Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 7a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 12a, dan ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbun}a sebagai berikut:
1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Camat. 5. 6. 7. 7a. 8. 9. 10. 11. 12. 12a. 13. 14. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala perangkat Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa. Desa dibantu penyelenggara Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa an tar waktu. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15.Calon.....
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17.Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Hari adalah hari keija.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
27.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
28.Anggaran. - 6
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
1. a.Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
2. b.Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
(3)Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
(4)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(5)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(6)Interval waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2)Untuk kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengendali.
(3)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.memfasiltasi sarana prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (E-Voting);
6. f.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
7. g.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
8. h.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
9. i.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
10. j.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
(4)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
2. b.mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. c.membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menyelesaikan laporan atau pengaduan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
4. d.bersama........
5. d.bersama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang menggagalkan panyeienggaraan pemilihan Kepala Desa;
6. e.bersama Panitia Pemilihan Kabupaten mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; dan
7. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
(6)Tim Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
(7)Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Bupati.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
(2)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keu tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan...... d. e. f. g- h. i. j- k. 1. m. n. o. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dihapus; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dihapus; tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berbadan sehat; tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan berkelakuan baik.
(3)Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pejabat yang benvenang.
(4)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
(5)PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

6.Ketentuan.... f
6.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), harus membuat surat pemyataan berhenti sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
(2)Pemyataan berhenti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.

7.Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara paling banyak.
(2)Dalam hal calon yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(3)Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing mang pemungutan suara.
(4)Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) Pasal bam, yaitu Pasal 48A dan Pasal 48B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

(1)Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat......
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa basil pemilihan langsung secara serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48B

(1)Galon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Galon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(2)Galon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Galon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Galon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Galon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

9.Di antara..........
9.Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

(1)PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
(2)PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

10.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

11.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, dan Pasal 51D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu.
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
(3)Panitia Pemilihan Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
(5)Panitia......... {
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD. Pasal 5IB Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan seleksi tambahan. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari. Dailam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…