DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 42, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 48, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49, perubahan ayat (1) Pasal 52, perubahan huruf c ayat (1) Pasal 105, perubahan ayat (2) Pasal 128, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 129, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 152, perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 167, perubahan Pasal 169, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 184, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 216, perubahan Pasal 218, perubahan ayat (1) Pasal 226, perubahan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 227, perubahan ayat (1) Pasal 232, perubahan ayat (2) Pasal 233, perubahan huruf b ayat (1) dan ayat (2) Pasal 324, perubahan Pasal 325, perubahan Pasal 326, perubahan Pasal 329, perubahan Pasal 337, perubahan Pasal 390, perubahan ayat (2) Pasal 482.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat perlu pengelolaan secara optimal, efisen, dan efektif sesuai dengan fungsinya dalam suatu peraturan pengelolaan barang milik daerah;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat............ Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dal am Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 208); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 208) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Bupati adalah Bupati Boyolali. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
13.Pejabat.............. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat Pengelola keuangan Daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit keija atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
17.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pen^una adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
23.Penilai........... 19. 20. 21. 22. ="irr'- 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian. pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk peri ode 1 (satu) tahun. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bcrsangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
32.Pinjam...........
32.Pinjam Pakai adalah penyerahanpenggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
33.Keija Sama Pemanfaatan yangselanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
34.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
35.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
36.Keija Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
37.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati atau badan usaha milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
39.Penjualan............ 42.
39.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
40.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, an tar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
41.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tan pa memperoleh penggantian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/asset neto/kekayaan bersih milik Daerah pada badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
45.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
46.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
47.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
43.Daftar............... 43. 44.
48.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
49.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
50.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
51.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
52.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
53.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas wilayah yang berwcnang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
54.Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun barn, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.
55.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
56.Badan.
56.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan keija perangkat daerah atau unit satuan keija perangkat daerah pada satuan keija perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan KeuanganDaerah pada umumnya.
57.Pindai adalah proses alih media dari data kertas ke dalam data digital.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu,
(4)Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan oleh Bupati.
(5)Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan secara tahunan.

3.Penjelasan Pasal 45 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
4.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disertai dokumen.
(2)Dokumen........... .
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa tan ah yaitu fotokopi/pindai sertifikat.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
1. a.fotokopi/pindai Persetujuan Bangunan Gedung; dan
2. b.fotokopi/pindai dokumen perolehan.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa tan ah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: fotokopi/pindai sertifikat; fotokopi/pindai Persetujuan Bangunan Gedung; dan fotokopi/pindai dokumen perolehan.
(6)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah paling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima.
(7)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:
1. a.fotokopi/pindai dokumen kepemilikan; dan/atau
2. b.fotokopi/pindai dokumen perolehan.
(8)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) imtuk Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal Pemerintah Daerah yaitu:
1. a.fotokopi/pindai dokumen pelaksanaan anggaran;
2. b.fotokopi............... a. b. c. b. c. d. fotokopi/pindai dokumen kepemilikan, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah; fotokopi/pindai Persetujuan Bangunan Gedung, untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan/atau fotokopi/pindai dokumen perolehan. L
  1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila Barang Milik Daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi/pindai sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
1. a.akta jual beli;
2. b.girik;
3. c.letter C;
4. d.surat pemyataan pelepasan hak atas tanah;
5. e.surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
6. f.berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
7. g.dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) apabila Barang Milik Daerah berupa bangunan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pemyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fimgsi Perangkat Daerah.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, Persetujuan Bangunan Gedung, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pemyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
(4)Dikecualikan..........
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) apabila Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pemyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tcrscbut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pemyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(6)Barang Milik Daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
(2)Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:
1. a.Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari be ban APBD dan perolehan iainnya yang sah kepada Pengelola Barang.
2. b.pengajuan.................
(3)
(4)
(5)
(6)
1. b.pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah diterimanya Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
2. c.permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan, Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49. Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 50. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.
  1. 7.Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1)Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
1. a.tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
2. b.ditemukan bukti/indikasi teijadi persaingan tidak sehat;
3. c.dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; atau
4. d.calon mitra mengundurkan diri.
(2)Apabila tender.
(2)Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

(1)Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya peijanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(3)Penyetoran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)f dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau secara non tunai dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peijanjian Sewa,

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
1. a.Sewa untuk keija sama infrastruktur; dan/atau
2. b.Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus.
(2)Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati.
(3)Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peijanjian Sewa.
(4)Penyetoran............
(4)Penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa Barang Milik Daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 124.
(5)Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat meminta masukan dari Penilai.
(6)Penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pemyataan.
(7)Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pemyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 152 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

(1)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1).
(3)Apabila jangka waktu Pinjam Pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir.
(4)Dalam.
(4)Dalam hal permohonan perpanj angan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), proses Pinjam Pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan Pinjam Pakai baru.

11.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 167 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…