DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pelaporan dan Pengawasan, Penyelesaian Hambatan dan Permasalahan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di daerah melalui perizinan berusaha menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam rangka turut mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adaiah Bupati Boyolali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengolahannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
6.Perizinan.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
10.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/ Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk;
1. a.mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. b.memberikan dasar hukum dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah agar beijalan secara efektif, efisien, akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif. Pasal 3.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pelaporan dan Pengawasan;
d.penyelesaian hambatan dan permasalahan; dan
e.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(2)Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat.
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.

Pasal 7

(1)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.p>ersetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(2)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekeijaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat, dan makanan;
9. i.pendidikan dan kebudayaan;
10. j.pariwisata;
11. k.pos, telekomunikasi, i>enyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
12. l.ketenagakerjaan.
(2)Perizinan.
(2)Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Kemudahan Perizinan Berusaha meliputi:
1. a.penentuan klasillkasi sektor usaha; dan
2. b.kemudahan pelayanan persyaratan Perizinan Berusaha.
(2)Penentuan klasillkasi sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(3)Kemudahan pelayanan persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
2. b.pengelolaan informasi yang dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat;
3. c.pelayanan konsultasi dan pendampingan teknis;
4. d.pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
5. e.pendayagunaan PTSP;
6. f.ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan merailiki kemampuan penguasaan teknologi informasi;
7. g.pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan/atau
8. h.ketersediaan sistem Pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektjf.

Pasal 10

(l)Bagi Pelaku Usaha di Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai di Daerah, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa.

(2)Selain.
(2)Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(3)Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945