DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Nama, Bentuk Hukum, dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; Organ; Kepegawaian; Perencanaan dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Prinsip Pengelolaan; Pembubaran dan Likuidasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan. Daerah Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu mengubah bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali; Menging7 ·· Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah ..... f 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225); 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN .... MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA KARYA BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali yang selanjutnya disebut PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 6 . Komisaris adalah Organ PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengu rusan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda). 7 . Direksi adalah Organ PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Aneka Karya Boyolali (Per seroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda), serta mewakili PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pen gadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar. 8 . Saham ..... f 8 . Saham a dalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) . 9 . Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.
10.Laba Bersih adalah laba PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) setelah dikurangi pajak. 11 . Penggabun gan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
12.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan d iri berakhir karena hukum.
13.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untu k m engambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
14.Unit Usaha adalah unit kegiatan PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) .
15.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja dan Anggaran PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabar a n tahunan dari Rencana Bisnis PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) .

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum PT Aneka Karya Boyolali menjadi PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
b.mengoptimalkan peran dan fu ngsi PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas pelayanan berbagai bidang usaha kepada masyarakat; c . mendorong kegiatan perdagangan, perindustrian, jasa bagi dunia usaha yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d . menjalankan dan mengembangkan Badan U saha Milik Daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. e.memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.nama, bentuk hukum, dan tempat kedudukan;
b.kegiatan usaha;
c.modal dan saham;
d.organ; e . kepegawaian;
f.perencanaan dan pelaporan;
g.tahun buku dan penggunaan laba;
h.prinsip pengelolaan;
i.pembubaran dan likuidasi; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, nama PT Aneka Karya Boyolali diubah menjadi PT Aneka Kary a Boyolali (Perseroda).

Pasal 6

Bentuk badan hukum PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Boyolali.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Jasa layanan dan kegiatan usaha PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) meliputi kegiatan:
1. a.perdagangan obat-obatan dan farmasi;
2. b.percetakan; c . pertokoan;
3. d.perbengkelan; e . usaha sarana produksi dan distributor pupuk;
4. f.stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
5. g.usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS .
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) .

Pasal 9

(1)PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) dapat membentuk unit usaha baru untuk pengembangan kegiatan usaha.
(2)Pembentukan unit usaha baru PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(3)Dalam hal RUPS menyetujui pembentukan unit usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

( 1) Modal dasar PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) ditetapkan sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2)Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu perseratus) dari modal dasar dan modal milik pihak ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari modal dasar.
(3)Perubahan atas komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan modal dasar, modal disetor dan peru bahan modal dasar PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pemenuhan modal dasar PT Aneka Karya Boyolali (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…