DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jumlah dan Penganggaran Penyertaan Modal Daerah, Pengawasan, Dividen, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah;
b.bahwa untuk memperkuat struktur dan meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sedang tumbuh dan telah menunjukkan kinerja yang baik serta memberikan dividen yang selalu meningkat setiap tahun sebagai sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal dalam bentuk penambahan modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang........ c. 1. 2.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
6.Penyertaan Modal.....
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng.
7.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Pasal 2

Daerah kepada Bank JatengPenyertaan Modal dimaksudkan untuk:

a.memperkuat struktur permodalan Bank Jateng;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
c.menambah pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng adalah:

a.pemenuhan rasio kecukupan modal;
b.peningkatan kredit; dan
c.peningkatan pelayanan perbankan lainnya.

BAB II

JUMLAH DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada Bank Jateng.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat dipenuhi sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp64.151.000.000,00 (enam puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
(3)Pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng berupa uang sebesar Rp37.916.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah);
2. b.tahun 2025 sebesar RplO.972.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
3. c.tahun 2026. c. d. tahim 2026 sebesar RplO.972.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah); dan tahun 2027 sebesar RplO.972.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 5

(1)Penganggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyeitaan Modal Daerah melalui dewan komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIVIDEN

Pasal 7

(1)Pembagian Dividen ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari Bank Jateng merupakan pendapatan asli Daerah.
(3)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian dari Pemerintah Daerah disetor ke kas Daerah,

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Penatausahaan dan pertanggungj awaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bank Jateng.....
(2)Bank Jateng menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 2022 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal ^cs<.'Hbjr2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd MASRURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 7.0 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, AGNES SRI £ INGSIH Pembina Tingkat I NIP. 19671102 199403 2 009 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH: (20-324/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 'J.O TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH I. UMUM Dal am rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan-kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalian sumber pendapatan asli Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal dal am bidang bank dan lembaga keuangan dalam rangka memperkuat struktur pemodalan perbankan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Jateng merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang jasa perbankan khususnya dan jasa keuangan pada umumnya. Penambahan penyertaan modal juga untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dan mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014