DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar ini dimaksudkan untuk memberikan identitas dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan Temak yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan dalam rangka pembangunan bidang peternakan. Dalam Perda ini mengatur tentang metode identifikasi, pelaksanaan identifikasi, pencatatan pelayanan dan mutase ternak, tugas dan wewenang, pengawasan, pelaporan dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang.... 2 - 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karan tin a Hewan, Ikan, dan Turnbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411); Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9.Peraturan Pemerintah.... f
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karan tina He wan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Me sin Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
18.Peraturan Daerah.... t - 4
18.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DAN BUPATI BOYOLALI Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
6.Ternak Ruminansia Besar yang selanjutnya disebut Temak adalah temak sapi potong, ternak kerbau, dan temak sapi perah baik jantan maupun betina dari seluruh struktur umur anak, muda dan dewasa.
7.Sistem Informasi dan Monitoring Sapi yang selanjutnya disebut SIMAPJ adalah Sistem Informasi berisi tentang data temak maupun pemilik yang berbases internet (web atau sistem operasi lainnya) yang dapat diakses oleh petugas maupun masyarakat guna memperoleh informasi yang akurat dan terkini (up to date) tentang temak tersebut.
8.Identifikasi Temak....
8.Identifikasi Temak adalah kombinasi antara identitas dan registrasi ternak secara individu dengan menggunakan tanda spesifik/khusus.
9.Anting Telinga {Ear Tag) adalah tanda ternak yang ditempatkan pada bagian telinga temak.
10.Microchips adalah alat identifikasi yang bekerja melalui frekuensi radio dan dikenal dengan Radio Frequency Identification.
11.Mutasi adalah perpindahan, penambahan dan pengurangan he wan / ternak.
12.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
13.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol ketertiban mutasi ternak yang berpeluang sebagai penyebar penyakit hewan menular.
14.Pos Pemeriksaan Temak adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap temak dan produk temak yang dilalulintaskan an tar wilayah.
15.Petugas Pelaksana Identifikasi Temak yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan identitas ternak, identitas peternak dan memasukkan database ternak dalam SIMAPI.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud identifikasi dan pengawasan Ternak adalah memberikan identitas dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan Temak yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan dalam rangka pembangunan bidang peternakan.
(2)Tujuan dari Identifikasi Temak dan Pengawasan Temak adalah sebagai berikut:
1. a.mengefektifkan kemampuan telusur {traceability) dalam hal keamanan pangan {food safety) baik aspek zoonosis, residu maupun situasi penyakit hewan daerah asal; b. c. d. mengefektifkan pelaksanaan surveilans penyakit hewan menular dan zoonosis, serta pelayanan teknis bidang peternakan; mengefektifkan pendataan populasi Ternak melalui pengawasan dan penertiban Mutasi Temak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular antar Daerah; mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan Temak mminansia betina produktif dan seleksi untuk pengafkiran;
2. e.mengefektifkan peningkatan....
3. e.mengefektifkan peningkatan mutu bibit Temak (genetik) pada Ternak;
4. f.meningkatkan pengembangan usaha budidaya Temak, termasuk meningkatkan produksi dan pencatatan kineija teknis; dan
5. g.mengefektifkan upaya perlindungan usaha Temak khususnya pemilikan asuransi Temak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.metode identifikasi;
b.pelaksanaan identifikasi;
c.pencatatan pelayanan dan Mutasi Temak;
d.tugas dan wewenang;
e.pengawasan;
f.pelaporan; dan
g.pembiayaan.

BAB III

METODE IDENTIFIKASI

Pasal 4

Metode identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 humf a meliputi:

a.pemberian tanda atau identitas terhadap Temak; dan
b.pemberian tanda atau identitas terhadap petemak.

Pasal 5

(1)Tanda atau identitas terhadap Temak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 humf a diberikan dalam bentuk Anting Telinga (Ear Tag) bagian telinga Ternak dan/atau Microchips pada bagian tubuh Ternak yang bersangkutan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tidak dapat dilaksanakan maka pemasangan Anting Telinga (Ear Tag) pada Ternak disesuaikan.
(3)Pada Anting Telinga (Ear Tag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertera kode Quick Response Code (QR) atau yang dapat dipindai (scan) untuk menampilkan data informasi identitas Temak.
(4)Informasi identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dicatat ke dalam suatu sistem informasi yang bernama SIM API.
(5)Identitas Ternak...
(5)Identitas Temak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data individu Temak yang tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain.
(6)Identitas Temak dalam sistem identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh hilang, diganti, atau diubah tanpa ada pencatatan secara resmi oleh Petugas.

Pasal 6

(1)Identitas temak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 humf a berisi sekurang-kurangnya:
1. a.identitas umum Temak;
2. b.status kesehatan hewan; dan
3. c.status reproduksi.
(2)Identitas umum Temak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya:
1. a.nomor identitas Temak;
2. b.jenis Temak;
3. c.Bangsa Temak;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat (desa, kecamatan);
6. f.tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.ciri khas (alami, penandaan buatan); dan
8. h.pemilik awal Temak.
(3)Status kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b meliputi sekurang-kurangnya:
1. a.catatan vaksinasi penyakit hewan menular strategis;
2. b.pengujian; dan
3. c.tindakan pengobatan.
(4)Status reproduksi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c meliputi sekurang-kurangnya:
1. a.penanganan gangguan reproduksi;
2. b.tindakan inseminasi buatan atau kawin alam;
3. c.tindakan pengobatan (hormonal); dan
4. d.jumlah kelahiran.

Pasal 7

(1)Pemberian tanda atau identitas terhadap petemak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 humf b dilakukan dengan cara dicatat ke dalam SIM API.
(2)Pencatatan identitas.... t
(2)Pencatatan identitas petemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut:
1. a.data peternak; dan
2. b.data kepemilikan Temak.
(3)Data peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
1. a.nama;
2. b.jenis kelamin;
3. c.umur;
4. d.alamat; dan
5. e.nomor induk kependudukan.
(4)Data kepemilikan Temak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
1. a.nomor identitas Temak;
2. b.jenis kelamin dan umur Temak;
3. c.jumlah Temak (dalam ekor); dan
4. d.keterangan Mutasi yang mencakup kelahiran, kematian, penjualan pembelian, hibah, hilang dan pemotongan Temak.

BAB IV

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI

Pasal 8

(1)Identitas Temak dan identitas peternak dikeluarkan oleh Dinas.
(2)Pelaksanaan identifikasi dan pencatatan dalam SIMAPI tentang identitas Temak dan identitas petemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.kegiatan Mutasi Temak baik sebagai Temak bibit, Temak potong dan/atau Temak bakalan dan diserahkan ke pemilik bam atau ke RPH bila Temak dipotong;
2. b.kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
3. c.kegiatan pelayanan reproduksi; dan
4. d.kegiatan pemeriksaan di pasar hewan, pos lalu lintas Temak, karantina dan RPH.
(3)SIMAPI diisi oleh Petugas pada Dinas.

BAB V

PENCATATAN PELAYANAN DAN MUTASI TERNAK

Pasal 9

(1)Setiap pelayanan teknis dan Mutasi hams dicatat dalam SIMAPI oleh Petugas yang melaksanakan pelayanan teknis.
(2)Data pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicatat meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan hewan;
2. b.pelayanan reproduksi; dan
3. c.pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
(3)Data Mutasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicatat meliputi:
1. a.pembahan kepemilikan bempa an tara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah;
2. b.kelahiran;
3. c.potong paksa;
4. d.hilang; dan
5. e.kematian Ternak.

Pasal 10

(1)Pada kasus kematian Ternak, kehilangan Ternak, dan potong paksa, peternak dapat melaporkan kepada Petugas atau melalui SIMAPI paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat laporan kematian dan kehilangan Ternak hams segera melakukan:
1. a.membuat visum kematian Ternak;
2. b.melakukan pemeriksaan kejadian Ternak yang hilang/potong paksa;
3. c.membuat berita acara Ternak hilang/potong paksa; dan
4. d.mencatat Ternak hilang atau mati dalam SIMAPI.

Pasal 11

(1)Setiap penjualan/pembelian Ternak hams disertai surat keterangan jual-beli Ternak yang dibuat oleh Petugas.
(2)Apabila penjualan/pembelian Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar hewan maka surat keterangan jual beli Ternak dibuat oleh Kepala Unit Pasar tersebut dan dicatatkan dalam SIMAPI.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…