DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 17, perubahan ayat (3) Pasal 18, penambahan ayat (4) pada Pasal 18, perubahan Pasal 30, perubahan Bagian Kedua Bab VIII, perubahan Pasal 34, perubahan Pasal 35, perubahan ayat (1) Pasal 39, perubahan lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan strategis skala Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali dan daerah sekitamya telah mempengaruhi perubahan lahan pertanian pangan wilayah Kabupaten Boyolali sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan swasembada pangan di Daerah, perlu menjamin Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai sumber penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, maka dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan swasembada pangan di daerah perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PerUndungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat:.... Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan.... i I l.Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. b. c.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
1. a.inventarisasi data; koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Desa; dan sosialisasi kepada Petani.
(3)Pen5oisunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial Petani;
2. b.kondisi ekonomi Petani;
3. c.musyawarah Petani; dan
4. d.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.pemangku kepentingan terkait; dan
3. c.masyarakat Petani.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Bupati.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 16.500,98 (enam belas ribu lima ratus koma sembilan delapan) hektare.
(3)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di wilayah:
1. a.Kecamatan Selo;
2. b.Kecamatan Ampel;
3. c.Kecamatan Boyolalx;
4. d.Kecamatan Mojosongo; (
5. e.Kecamatan....
6. e.Kecamatan Teras;
7. f.Kecamatan Sawit;
8. g.Kecamatan Banyxidono;
9. h.Kecamatan Sambi;
10. i.Kecamatan Ngemplak;
11. j.Kecamatan Nogosari;
12. k.Kecamatan Simo;
13. l.Kecamatan Karanggede;
14. m.Kecamatan Klego;
15. n.Kecamatan Andong;
16. o.Kecamatan Wonosegoro;
17. p.Kecamatan Wonosamodro; dan
18. q.Kecamatan Juwangi.
(4)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

(1)Kriteria kesesuaian teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari:
1. a.lahan beririgasi; dan
2. b.lahan tidak beririgasi.
(2)Kriteria kesesuaian teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan yang masih dalam kondisi lahan pertanian.
(3)Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kecamatan menggunakan skala 1:50.000.
(4)Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari lahan beririgrasi, lahan tidak beririgasi, dan/atau Tanah Terlantar yang telah dilepas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan....
5.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berada:
1. a.di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
2. b.di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Laban Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayab kabupaten.
(3)Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 4.193,02 (empat ribu seratus sembilan pulub tiga koma nol dua) bektare.
(4)Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di wilayab:
1. a.Kecamatan Kemusu;
2. b.Kecamatan Sambi;
3. c.Kecamatan Ngemplak;
4. d.Kecamatan Nogosari;
5. e.Kecamatan Simo;
6. f.Kecamatan Karanggede;
7. g.Kecamatan Klego;
8. b.Kecamatan Andong;
9. i.Kecamatan Wonosegoro;
10. j.Kecamatan Wonosamodro; dan
11. k.Kecamatan Juwangi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diberikan kepada Petani dapat berupa;
1. a.bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. b.pengembangan infrastruktur pertanian;
3. c.pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
4. d.kemudahan....
(5)
(6)d. e. f. g- kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; penyediaan sarana produksi pertanian; bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanj u tan; dan/atau penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
(2)Petani yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan kriteria lahan yang belum teijadi perubahan fungsi lahan pertanian paling luas 5000 m2 (lima ribu meter persegi) mendapat bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(3)Bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian; pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier; pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; perbaikan kesuburan tanah; dan/atau konservasi tanah dan air. a. b. c. d. e. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.penyediaan demonstrasi plot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
2. b.pembinaan dan pengawasan penangkar benih. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
(7)Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
(8)Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disediakan melalui APBD.
(9)Penghargaan... w
(9)Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk:
1. a.pelatihan;
2. b.piagam; dan/atau
3. c.bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
(10)Pemberian bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selain ketentuan kesesuaian lahan irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Bagian Kedua BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pemerintah Daerah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Setiap orang dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3)Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka:
1. a.pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional; atau
2. b.teijadi bencana alam.
  1. 9.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), meliputi:
1. a.jalan umum;
2. b.waduk;
3. c.bendungan;
4. d.Irigasi;
5. e.saluran....
6. e.saluran air minum atau air bersih;
7. f.drainase dan sanitasi;
8. g.bangunan pengairan;
9. h.pelabuhan;
10. i.bandar udara;
11. j.stasiun dan jalan kereta api;
12. k.terminal;
13. l.fasilitas keselamatan umum;
14. m.cagar alam; dan/atau
15. n.pembangkit dan jaringan listrik.
(2)Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional yang mengakibatkan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
1. a.dilakukan kajian kelayakan strategis;
2. b.disusun rencana alih fungsi lahan;
3. c.dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau
4. d.disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 19 /Ipn I 2022 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT Diundangkan di Boyolali pada tanggal ^9 Afnl 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd MASRURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, RTININGSIHAGNES S Pembina Tingkat I NIP. 19671102 199403 2 009 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH: (3-58/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN I. UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bemegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah teijaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija. Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian. Secara internal, perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan agar Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Boyolali karena terdapat permasalahan yang sudah teijadi yaitu: r

a.perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan strategis skala Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali dan daerah sekitamya telah mempengaruhi perubahan lahan pertanian pangan wilayah Kabupaten Boyolali sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
b.alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan teijangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas. Angka2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…