DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yaitu PAUD dan pendidikan dasar dengan garis besar materi yaitu : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan, dan Prinsip 3. Ruang Lingkup 4. Bentuk, Fungsi, dan Tujuan Satuan Pendidikan 5. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab 6. Penyelenggaraan Pendidikan 7. Pengawasan 8. Peran Serta Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan, sebagian besar substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang …..

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11.Peraturan …..
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah …..
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
6.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
7.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
11.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
15.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
16.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
17.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
18.Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Nonformal yang memberikan layanan Pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak, agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.
19.Taman ….. 19.Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20.Kelompok Belajar yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
21.Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu keSatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
22.Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk Satuan PAUD selain TK, KB, dan Taman Penitipan Anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Pelayanan anak kristen, Bina Iman Anak atau Layanan terkait lainnya.
23.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
24.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
25.Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
27.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
28.Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses Pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
29.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara KeSatuan Republik Indonesia.
30.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
31.Pembelajaran…..
31.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
33.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
34.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
35.Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan untuk:

a.pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan;
b.mutu, relevansi, dan daya saing keluaran Pendidikan;
c.penguatan tata kelola dan akuntabilitas Pendidikan; dan
d.partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan adalah berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial demokratis dan bertanggung jawab, berbudaya, berwawasan lingkungan, cinta tanah air, berkebangsaan, dan bermoral Pancasila, serta berwawasan global.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut:

a.Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian visi pembangunan Daerah dalam mewujudkan Boyolali yang mandiri dan sejahtera;
b.Pendidikan …..
b.Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai etika, sosial dan kultural, serta kemajemukan bangsa;
c.Pendidikan diselenggarakan sebagai satu keSatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
d.Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses transfer nilai pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
e.Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses Pembelajaran;
f.Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
g.Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan secara sama dan seimbang; dan
h.Pendidikan diselenggarakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk, fungsi, dan tujuan Satuan Pendidikan;
b.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
c.penyelenggaraan Pendidikan;
d.pengawasan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.sanksi administratif. Umum Pasal 6 …..

BAB IV

BENTUK, FUNGSI, DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Satuan Pendidikan Formal yang pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.PAUD; dan
b.Pendidikan Dasar.

Pasal 7

PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK.

Pasal 8

(1)Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(2)SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:
1. a.kelas I;
2. b.kelas II;
3. c.kelas III;
4. d.kelas IV;
5. e.kelas V; dan
6. f.kelas VI.
(3)SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
1. a.kelas VII;
2. b.kelas VIII; dan
3. c.kelas IX.

Pasal 9

(1)Satuan Pendidikan Nonformal meliputi:
1. a.lembaga kursus dan pelatihan;
2. b.sanggar kegiatan belajar;
3. c.pusat kegiatan belajar masyarakat;
4. d.majelis …..
5. d.majelis taklim; dan
6. e.PAUD.
(2)PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berbentuk KB, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis atau bentuk lain yang sederajat yang terdiri dari Taman Pendidikan Al Qur’an dan Posyandu.
(3)Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah.
(4)Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pada Satuan Pendidikan Nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi dan tujuan sesuai dengan fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain fungsi dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal berfungsi menanamkan nilai dan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang mencintai lingkungan dan menjadi insan yang berkarakter.

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…