DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tesebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Nama, Subjek, dan Objek Retribusi; Golonga Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Nama Retribusi; Masa Retribusi; Penetapan Retribusi; Pemungutan Retribusil; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pembayaran Retribusi; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumb€T pendapatan daerah yang penting guna mendiikung pembiayaan pembangunan dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan;
b.bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekeijakan tenaga keija asing yang lokasi ketjanya di Kabupaten Boyolali adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing, besamya tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang....
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Neg£u*a Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negai*a Republik Indonesia Nomor 5358);
7.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Keija Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); Dengan.... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerati adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Tenaga Keija Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5.Pemberi Keija TKA adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekeij akan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Keija TKA di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerali untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi keija TKA.
9.Wajib.... ■ ■ pr-rr»m9^-
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11.Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keija dan Perluasan Kesempatan Kexja sebagai dasar penerbitan izin tinggal terbatas yang merupakan dokumen perintah pembayaran yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besamya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nama, objek, dan subjek Retribusi;
b.golongan Retribusi;
c.cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
d.prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi;
e.besaran tarif Retribusi;
f.wilayah pemungutan;
g.Masa Retribusi;
h.penetapan Retribusi;
i.pemungutan Retribusi;
j.pengembalian kelebihan pembayaran;
k.tata cara pembayaran Retribusi;
l.pemanfaatan; dan
m.insentif pemungutan.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Keija TKA.
(2)Pemberi Keija TKA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan intemasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu Pemberi Keija TKA.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menipakan Wajib Retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Izin Perpanjangan IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga keija lokal.

BAB VII

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
(2)Besaran tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dollar Amerika) per orang per bulan dan dibayarkan dimuka.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di wilayah Daerah, BAB IX...,

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…