DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juni 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 399

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Prinsip, Maksud dan Tujuan, Serta Ruang Lingkup Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang Bab IV Kelembagaan Bab V Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bab VI Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Bab VII Kerjasama Bab VIII Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab IX Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Lembaga Internasional Bab X Pengawasan dan Pertanggungjawaban Bab XI Pemantauan dan Evaluasi Bab XII Penyelesaian Sengketa Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka harus ada perlind ungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk perlindungan atas bencana;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencane, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah

Menetapkan

menetapkan kebijakan penanggulangan bencane pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

c.bahwa wilayah Kabupaten Boyolali memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, dan klimatologis yang rawan terjacli bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kerugian harta benda, dampak psikologis clan korban jiwa, kerusakan lingkungan, yang dapat menghambat pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud clalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali; Mengingat l. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Unclang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Negara - tentang Dalam Negara
1. 3.Undang-Undang . Menimbang BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOYOLALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI,
a.bahwa untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka harus ada perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk perlindungan atas bencana;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adaiah menetapkan kebijakan penanggulangan bencane pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
c.bahwa wilayah Kabupaten Boyolali memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, dan klimatologis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa, kerusakan Iingkungan, yang dapat menghambat pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Ben can a di Kabupaten BoyolaJi; Mengingat l. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Negara '- tentang Dalam Negara
1. 3.Undang-Undang ........ 6. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 8. 9.
4. 12.Peraturan Pemerintah t' .'-2- 3.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah{LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimanatelahbeberapakali diubahterakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor59,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4844); 4.Undang-UndangNomor24Tahun2007tentang PenanggulanganBencana{LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor66,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4723); 5.Undang-UndangNomor11Tahun2009tentang KesejahteraanSosial{LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor12,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4967); 6.Undang-UndangNomor36Tahun2009 tentang Kesehatan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2009Nomor144,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5063); 7.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234); 8.PeraturanPemerintahNomor68Tahun1999 tentang TataCaraPelaksanaanPeranSertaMasyarakatdalam PenyelenggaraanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1999Nomor129,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3866); 9.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintahan DaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor82,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 10.PeraturanPemerintahNomor8 Tahun2008tentang TahapanTataCara,Penyusunan,Pengendaliandan Evaluasi PelaksanaanRencanaPembangunanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor21,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4817); 11.PeraturanPemerintahNomor21Tahun2008tentang PenyelenggaraanPenanggulanganBencana{Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor42, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4828);
5. 12.Peraturan Pemerintah........ t .'-2- 3.Undang-UndangNomor32Tahun2004 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor59,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4844); 4.Undang-UndangNomor24Tahun2007tentang PenanggulanganBencana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor66,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4 723); 5.Undang-UndangNomor11Tahun2009 tentang KesejahteraanSosial(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor12,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4967); 6.Undang-UndangNomor36Tahun2009tentang Kesehatan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2009Nomor144,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5063); 7.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234); 8.PeraturanPemerintahNomor68Tahun1999tentang TataCaraPelaksanaanPeranSertaMasyarakatdalam PenyelenggaraanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1999Nomor129,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3866); 9.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintahan DaerahKabupatcn/Kota(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor82,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737);
6. 10.PeraturanPemerintahNomor8 Tahun2008 tentang TahapanTataCara,Penyusunan,Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor21,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4817); 11.PeraturanPemerintahNomor21Tahun2008tentang PenyelenggaraanPenanggulanganBencana(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor42, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4828);
7. 12.PeraturanPemerinlah. t 4 >
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. 14.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
12. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
14. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
15. 19.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. 20.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai;
17. 21.Peraturaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
18. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
19. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); Dengan f i,
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
22. 14.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sadan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 ten tang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
24. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
26. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
27. 19.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. 20.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 ten tang Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai;
29. 21.Peraturaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
30. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
31. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); Dengan ........
32. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
33. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
34. 14.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
35. 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 ten tang Penangguiangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
36. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
38. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
39. 19.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Bad an Penanggulangan Ben can a Daerah;
40. 20.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai;
41. 21.Peraturaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
42. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
43. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); Dengan ........ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
7.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali {ex officio).
8.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
9.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15.Penyelenggaraan , 4 Menetapkan - 4 Dengan Persetujuan Sersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOYOLALI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Supati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5.Badan Nasional Penanggulangan Sencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6.Sadan Penanggulangan Sencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Sadan Penanggulangan Sencana Daerah Kabupaten Boyolali.
7.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soyolali adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soyolali (ex officio).
8.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Sencana Daerah Kabupaten Boyolali.
9.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ a tau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10.Sencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11.Sencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gaga! teknologi, gaga! modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konl1ik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15.Penyelenggaraan. , 4 Menetapkan - 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOYOLALI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6.Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
7.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali (ex officio).
8.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
9.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ a tau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gaga! modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15.Penyelenggaraan ........ ' -5-
15.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26.Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada saat tanggap darurat, dan pascabencana.
27.Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
29.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
30.Dana siap pakai adalah dana yang dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32.Anggaran r ' -5-
15.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengan tisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana melakukan upaya rehabilitasi.
24.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26.Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada saat tanggap darurat, dan pascabencana.
27.Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
29.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/ a tau pascabencana.
30.Dana siap pakai adalah dana yang dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32.Anggaran 1 kondisi dengan dengan r ' -5-
15.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tern pat oleh lembaga yang berwenang.
20.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana melakukan upaya rehabilitasi.
24.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26.Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada saat tanggap darurat, dan pascabencana.
27.Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
29.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan / a tau pascabencana.
30.Dana siap pakai adalah dana yang dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32.Anggaran . 1 kondisi dengan dengan
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP Pasal 2

Pasal 2

(1)Penanggulangan bencana berasaskan:
1. a.kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. c. d. e. f. g- h.
(2)Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdaya guna dan berhasil guna;
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan;
7. g.pemberdayaan;
8. h.non diskriminatif; dan
9. i.non proletisi.

Pasal 3

(1)Maksud penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah terselenggaranya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi secara menyeluruh.
(2)Tujuan Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah:

a.Wewenang dan tanggung jawab;
b.Kelembagaan;
c.Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
d.Kerja sama;
e.Hak dan kewajiban masyarakat;
f.Pengawasan dan pertanggungjawaban;
g.Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; dan
h.Penyelesaian sengketa.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 5 ........

Pasal 5

t ' - 6-

32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP Pasal 2

Pasal 2

(1)Penanggulangan bencana berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdaya guna dan berhasil guna;
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan;
7. g.pemberdayaan;
8. h.non diskriminatif; dan
  1. 1.non proletisi.

Pasal 3

(1)Maksud penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah terselenggaranya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi secara menyeluruh.
(2)Tujuan Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah:

a.Wewenang dan tanggungjawab;
b.Kelembagaan;
c.Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
d.Kerja sama;
e.Hak dan kewajiban masyarakat;
f.Pengawasan dan pertanggungjawaban;
g.Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; dan
h.Penyelesaian sengketa. BAB IIJ TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 5 . t ' -6- . ..
1. 32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(1)Penanggulangan bencana berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdaya guna dan berhasil guna;
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan;
7. g.pemberdayaan;
8. h.non diskriminatif; dan
  1. 1.non proletisi.

Isi peraturan

Teks399PDFHirarki

Memuat teks peraturan…