DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (3) Pasal 6, perubahan Pasal 17, penyisipan Pasal 17A dan Pasal 17B, perubahan Pasal 22, penambahan Paragraf 4, penyisipan Pasal 22A, perubahan Pasal 24, penyisipan Paragraf 1A, penyisipan Pasal 26A, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28, penyisipan Paragraf 4A, penyisipan Pasal 29A, perubahan Pasal 30, perubahan ayat (3) Pasal 31, penyisipan Pasal 32A, perubahan ayat (3) Pasal 35, perubahan ayat (4) Pasal 41, perubahan ayat (7) Pasal 42, perubahan ayat (9) Pasal 43.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 210); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 210) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang selanjutya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
9.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
11.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Ruang lingkup pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan Air Bersih, Air Minum dan non air yang mendukung pendistribusian Air Bersih dan/atau Air Minum.
(2)Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum maupun selain Air Minum yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
1. a.seleksi Administrasi;
2. b.uji kelayakan dan kepatutan; dan
3. c.wawancara akhir.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 17A

(1)Dewan Pengawas bertugas:
1. a.melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
2. b.mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali; dan
3. c.memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan paling sedikit untuk:
1. a.memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. b.memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal dan audit eksternal serta lembaga pemeriksa lainnya.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
1. a.periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
2. b.sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Dewan Pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan membuat serta memelihara risalah rapat.

Pasal 17B

(1)Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
(2)Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 22

(1)Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatannya berakhir; dan/atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.
(2)Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(3)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(4)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(5)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
(6)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh KPM.
(7)Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
(8)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
3. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
4. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, negara, dan/atau Daerah;
5. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. e.mengundurkan diri;
7. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
8. g.tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
(9)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Setelah Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB VI ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22A… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 22A

(1)Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. a.anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
2. b.pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
1. a.seleksi Administrasi;
2. b.uji kelayakan dan kepatutan; dan
3. c.wawancara akhir.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB VI disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Diantara… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
10.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Direksi bertugas diantaranya:
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
2. b.membina, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi pegawai;
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
4. d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. e.menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
6. f.menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan.
(2)Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
2. b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
4. d.mewakili Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali di dalam dan di luar pengadilan;
5. e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
6. f.menandatangani… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7. f.menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
8. g.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
9. h.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
  1. 11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh KPM.
(4)Dalam pelaksanaan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

12.Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Keempat BAB VI disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Diantara… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
13.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…