DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penghitungan Bantuan Keuangan; Penganggaran dalam APBD; Pengajuan Bantuan Keuangan; Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Partai Politik memiliki peran dalam membantu tugas negara, khususnya menjalankan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Daerah maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai fungsinya;
c.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang.

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLAU dan BUPATI BOYOLAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
7.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk mempeijuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Pasal 2

(1)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.fungsional;
3. c.transparansi;
4. d.eiisiensi;
5. e.akuntabilitas; dan
6. f.proporsional.
(2)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan fungsi Partai Politik di Daerah dalam melaksanakan pendidikan politik;
2. b.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah;
3. c.meningkatkan kualitas administrasi Partai Politik di Daerah;
4. d.meningkatkan tata kelola Partai Politik di Daerah; dan
5. e.mewujudkan kehidupan demokrasi di Daerah yang lebih berkualitas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penghitungan Bantuan Keuangan;
b.penganggaran dalam APBD;
c.pengajuan Bantuan Keuangan;
d.verifikasi kelengkapan administrasi;
e.penyaluran Bantuan Keuangan;
f.penggunaan Bantuan Keuangan; dan
g.pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
(2)Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(3)Besaran..............
(3)Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per suara sah.
(4)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
(5)Rincian Bantuan Keuangan dan besaran pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 6

(1)Besamya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 7

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubemur Jawa Tengah.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah dengan objek belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1)Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Ketentuan......
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik teijadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah> pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2007