DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Pelaksanaan dan Tata Cara Penyertaan Modal, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali akan mendukung perbankan yang sehat dan kuat dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Boyolali yang berperan untuk memenuhi kebutuhan serta layanan yang terjangkau;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal, maka diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Anggaran… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang dananya bersumber dari APBD dan berasal dari barang milik Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan keuangan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja PT BPR Bank Boyolali (Perseroda);
2. b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal;
b.pelaksanaan dan tata cara Penyertaan Modal;
c.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pemberian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 5

(1)Modal dasar PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) atau sebesar Rp71.250.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang telah diberikan kepada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp23.750.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara bertahap sampai dengan Tahun 2028.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yakni sebagai berikut:

a.pada Tahun 2024 berupa barang milik Pemerintah Daerah sebesar Rp8.687.000.000,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
1. 1.tanah pada sertifikat hak pakai nomor 11 yang terletak di Desa Pelem Kecamatan Simo dengan luas tanah pemecahan kurang lebih 442 m2 (empat ratus empat puluh dua meter persegi) dengan nilai Rp1.874.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
2. 2.tanah pada sertifikat hak pakai nomor 10 yang terletak di Desa Klego Kecamatan Klego dengan luas tanah pemecahan kurang lebih 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. 3.tanah dan bangunan pada sertifikat hak pakai nomor 20 yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras dengan nilai Rp3.169.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian berupa: a) tanah seluas 751 m 2 (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) dengan nilai Rp2.626.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah); b) bangunan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. b) bangunan utama seluas 135 m2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan c) kios samping seluas 61 m2 (enam puluh satu meter persegi) dengan nilai Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
4. 4.tanah pada sertifikat hak pakai nomor 104 yang terletak di Desa Mliwis Kecamatan Cepogo dengan luas tanah pemecahan kurang lebih 278 m2 (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nilai Rp602.000.000,00 (enam ratus dua juta rupiah);
5. 5.tanah pada sertifikat hak pakai nomor 03 yang terletak di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono dengan luas tanah pemecahan kurang lebih 229 m2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan nilai Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
6. 6.tanah pada sertifikat hak pakai nomor 14 yang terletak di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede dengan luas tanah pemecahan kurang lebih 311 m2 (tiga ratus sebelas meter persegi) dengan nilai Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
b.pada Tahun 2025 berupa uang sebesar Rp3.813.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah);
c.pada Tahun 2026 berupa uang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
d.pada Tahun 2027 berupa uang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
e.pada Tahun 2028 berupa uang sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dilaksanakan setelah kegiatan:

a.dilakukannya analisis investasi oleh Pemerintah Daerah; dan
b.tersedianya rencana bisnis PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).

Pasal 8

(1)Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
(2)Tata Cara… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Tata cara penyerahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang kepada Direktur Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 9

Tanah dan/atau bangunan yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, oleh PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) tidak dapat dipindahtangankan, dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman kepada pihak lain.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku rapat umum pemegang saham setiap tahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…