DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; BAB III Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; BAB IV Landasan Penyelenggaraan Spam; BAB V Spam JP Dan Spam BJP; BAB VI Penyelenggaraan Spam; BAB VII Pelaksanaan Penyelenggaraan Spam; BAB VIII Pencegahan Terhadap Pencemaran Air; BAB IX Hak Dan Kewajiban Pelanggan; BAB X Pembiayaan , Tarif Dan Iuran; BAB XI Pembinaan Dan Pengawasan; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Boyolali yang memenuhi persyaratan diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien;
c.bahwa dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya sub urusan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali berwenang dalam Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang….
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Boyolali.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
8.Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9.Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
10.Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
11.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13.Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
14.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15.Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
17.Pengelolaan….
17.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
18.Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
19.Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
20.Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
21.Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
22.Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
23.Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
24.Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
25.Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
26.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
27.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
28.Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
29.Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
30.Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Boyolali yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
31.Rencana….
31.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
32.SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
33.SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
34.Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
(2)SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin:
1. a.tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
2. b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
4. d.tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.Landasan Penyelenggaraan SPAM;
c.SPAM JP dan SPAM BJP;
d.Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM; dan
e.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka…
(2)Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

a.menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
b.menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
c.melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
d.membentuk BUMD;
e.melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
f.memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
g.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM;
h.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
i.menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
j.menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
k.melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB IV

LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPAM meliputi:
1. a.Pengembangan SPAM; dan
2. b.Pengelolaan SPAM.
(2)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
(3)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
(4)Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pembangunan berkelanjutan; dan
2. b.tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

(1)Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Jakstra….
2. a.Jakstra SPAM; dan
3. b.Rencana Induk SPAM.
(2)Dalam hal Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Rencana Induk SPAM dimaksud mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Daerah telah dipenuhi, dalam penyusunan Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum Non Domestik dalam rangka mendorong laju perekonomian.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum Domestik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman.
(5)Kebutuhan Air Minum Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk aktifitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Pasal 8

(1)Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Penyusunan Jakstra SPAM dilakukan dengan berkoordinasi dan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.
(3)Dalam menyusun Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jakstra SPAM paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
2. b.isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
3. c.Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
4. d.rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
(5)Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan KSNP SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat.
(6)Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
1. a.data awal Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
2. b.pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
3. c.pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
4. d.pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
5. e.pemetaan….
6. e.pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
(7)Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
1. a.skenario Penyelenggaraan SPAM;
2. b.sasaran kebijakan; dan
3. c.komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.
(8)Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
1. a.alternatif sumber pembiayaan; dan
2. b.kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
(2)Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi yang ada di Daerah.
(4)Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.gambaran umum Daerah;
2. b.kondisi SPAM eksisting Daerah;
3. c.standar/kriteria perencanaan;
4. d.proyeksi kebutuhan air;
5. e.potensi Air Baku;
6. f.rencana induk dan pra desain SPAM;
7. g.analisis dan keuangan; dan
8. h.pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…