DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan Pemerintah Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2020 meliputi laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca;laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubemur Jawa Tengah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang....
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kineija dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

a. b. c. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut: pendapatan belanja transfer surplus pembiayaan - penerimaan - pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dalam Pasal 1 ayat (1) Rp2.382.403.220.150,00 Rpl.972.664.326.304,00 Rp367.141.190.721.00 Rp42.597.703.125,00 Rp 108.946.985.388,00 Rpl7.733.716.000.00 Rp91.213.269.388,00 Rp 133.810.972.513,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)sejumlahSelisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp3.204.820.150,00 dengan rincian sebagai berikut: anggaran pendapatan perubahan Rp2.379.198.400.000,00 Rp2.382.403.220.150.00 Rp3.204.820.150,00 a
1. b.realisasi selisih lebih
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rpl31.413.726.975,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran belanja perubahan Rp2.471.219.244.000,00
2. b.realisasi Rp2.339.805.517.025.00 selisih kurang (Rpl31.413.726.975,00)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rpl34.618.547.125,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran surplus/defisit perubahan (Rp92.020.844.000,00)
2. b.realisasi selisih lebih Rp42.597.703.125.00 Rpl34.618.547.125,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.742.425.388,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran penerimaan pembiayaan Rp 106.204.560.000,00 perubahan
2. b.realisasi Rp 108.946.985.388,00 selisih lebih Rp2.742.425.388,00
(5)Selisih.... life* --------
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.550.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 14.183.716.000,00 perubahan
2. b.realisasi Rp 17.733.716.000,00 selisih lebih Rp3.550.000.000,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp807.574.612,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran pembiayaan netto setelah Rp92.020.844.000,00 perubahan
2. b.realisasi Rp91.213.269.388,00 selisih kurang (Rp807.574.612,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rpl03.943.445.939,00
b.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rpl33.810.972.513,00
c.koreksi pembukuan tahun sebelumnya (Rp7.574.994,00)
d.saldo anggaran lebih akhir Rpl33.810.972.513,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per tanggal 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp4.227.690.989.734,95
b.jumlah kewajiban Rp31.048.552.796,16
c.jumlah ekuitas Rp4.196.642.436.938,79

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.pendapatan-LO
b.beban operasi
c.beban transfer
d.defisit kegiatan non operasional
e.beban luar biasa surplus/(defisit LO) dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Rp2.221.871.698.485, 79 Rpl.609.048.925.482, 81 Rpl50.159.732.721,00 (Rp39.599.060.195,53) Rp58.716.814.039,00 Rp364.347.166.047,45 Pasal 7....

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.saldo kas awal (bendahara umum daerah dan bendahara pengeluaran) per 1 Januari 2020
b.arus kas bersih dari aktivitas operas!
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi
d.arus kas bersih dari akivitas pendanaan
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f.saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran
g.saldo akhir kas di bendahara penerimaan
h.saldo akhir kas per 31 Desember 2020 (bendahara umum daerah, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran)

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a.ekuitas Awal
b.surplus/defisit - LO
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir Rp 103.943.334.439,00 Rp 446.995.766.675,00 (Rp418.581.779.550,00) Rpl.461.114.443,00 Rp7.369.428,00 Rpl33.825.805.435,00 Rp20.414.333,00 Rpl33.846.219.768,00 Rp3.744.222.069.562,68 Rp364.347.166.047,45 Rp88.073.201.328,66 Rp4.196.642.436.938,79

Pasal 9

Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.lampiran I : laporan realisasi anggaran;
1. 1.lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.lampiran.... 2.1ampiran 1.2
3. 3.lampiran 1.3 4.1ampiran 1.4
b.lampiran II
c.lampiran III
d.lampiran IV
e.lampiran V
f.lampiran VI
g.lampiran VII
h.lampiran VIII
i.lampiran IX
j.lampiran X rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatein; dan rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan (Calk); laporan badan usaha milik daerah (Bumd); ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah; dan lampiran pendukung.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…