DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Hewan dan Produk Hewan, Persyartaan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, Pembinaan dan Pengawasan, Sinergitas, Kerja Sama dan/atau Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan, kesehatan hewan, dan keamanan produk hewan, perlu dibentuk regulasi sebagai pedoman dan dasar hukum dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan sehingga kemajuan perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, maka perlu pengaturan ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
7.Pemasukan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7.Pemasukan Hewan dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan dan Produk Hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.
8.Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan dari dalam Daerah ke luar Daerah.
9.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
10.Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan adalah Pemasukan, Pengeluaran, dan perlintasan Hewan dan Produk Hewan.
11.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
13.Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan.
14.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.

Pasal 2

(1)Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan merupakan bagian integral penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan yang diselenggarakan di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan berlandaskan pada asas:
1. a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
2. b.keamanan dan kesehatan;
3. c.kerakyatan dan keadilan;
4. d.kemitraan; dan
5. e.keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya sadar, terencana, dan sistematis dalam memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan Hewan dan Produk Hewan. Pasal 4… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 4

Pengaturan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan diselenggarakan dengan tujuan:

a.mengelola, mengembangkan, dan mengendalikan Hewan dan Produk Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
c.melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
d.mengembangkan sumber daya Hewan dan Produk Hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e.memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis Hewan dan produk Hewan;
b.persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.sinergitas, kerja sama, dan/atau kemitraan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 6

Jenis Hewan yang dapat masuk atau keluar Daerah, meliputi:

a.sapi;
b.kerbau;
c.kambing;
d.domba;
e.babi domestic;
f.babi liar;
g.unta;
h.rusa;
i.kuda;
j.jerapah;
k.gajah;
l.unggas;
m.burung;
n.DOC;
o.DOD… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
o.DOD;
p.hatching egg (HE);
q.bulu ayam;
r.poultry by product meal (PbPM);
s.poultry meal;
t.feather meal;
u.hydrolyzed feather meal;
v.meat bone meal (MBM) ruminansia;
w.blood meal ruminansia;
x.meat meal ruminansia;
y.bone meal ruminansia;
z.anjing; aa. kucing; bb. primate; cc. musang; dd. hewan laboratorium; ee. semen babi; ff. embrio babi; gg. semen (kambing, domba); hh. semen (sapi, kerbau, ruminansia liar); dan/atau ii. embrio (sapi, kerbau, ruminansia liar).

Pasal 7

Produk Hewan yang dapat masuk atau keluar Daerah, meliputi:

a.karkas, daging, jeroan, dan ikutan ruminansia;
b.karkas, daging, jeroan, dan ikutan babi dan babi hutan;
c.karkas, daging, jeroan, dan ikutan unggas;
d.karkas, daging, jeroan, dan ikutan kuda;
e.karkas, daging, jeroan, dan ikutan rusa;
f.susu segar atau susu mentah;
g.telur unggas;
h.kulit mentah ruminansia;
i.kulit mentah babi;
j.bulu babi;
k.petfood;
l.madu; dan/atau
m.sarang burung walet bersih.

BAB III

PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 8

(1)Setiap Orang dapat melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ke dalam atau ke luar Daerah.
(2)Pemasukan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan Hewan dan Produk Hewan.
(3)Setiap Orang yang melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan.

Pasal 9

(1)Persyaratan teknis kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
1. a.memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
2. b.memenuhi persyaratan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.
(2)Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi mengenai:
1. a.jenis Hewan dan Produk Hewan;
2. b.jumlah Hewan dan Produk Hewan;
3. c.alamat unit usaha pengirim Hewan dan Produk Hewan;
4. d.alamat unit usaha penerima Hewan dan Produk Hewan;
5. e.tempat pemeriksaan Hewan dan Produk Hewan;
6. f.jenis alat angkut;
7. g.nomor rekomendasi Pemasukan dan/atau rekomendasi Pengeluaran; dan
8. h.pernyataan Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan kesehatan Hewan dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.
(3)Masa berlaku Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Hewan dan Produk Hewan atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan.
(4)Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.jenis Hewan dan Produk Hewan;
2. b.jenis penyakit Hewan dan penyakit Hewan Menular;
3. c.tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya Hewan dan Produk Hewan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan, manusia, dan lingkungan;
4. d.pemeriksaan klinis Hewan atau organoleptik; dan
5. e.pemeriksaan laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis penyakit Hewan dan/atau keamanan Produk Hewan.
(5)Hasil… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(5)Hasil dari pemeriksaan:
1. a.klinis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dituangkan dalam surat keterangan kesehatan Hewan; atau
2. b.organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dituangkan dalam surat keterangan Produk Hewan.
(6)Surat keterangan kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh dokter hewan berwenang.

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang akan melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ke luar atau ke dalam Daerah harus melengkapi dokumen:
1. a.Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim;
2. b.Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim;
3. c.surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima;
4. d.surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan/atau
5. e.surat rekomendasi Pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
(2)Sertifikat Veteriner dan surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan untuk lalu lintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.
(3)Sertifikat Veteriner, surat rekomendasi Pemasukan, dan surat rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e digunakan untuk lalu lintas antarprovinsi.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…