DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi dalam Peraturan Daerah ini adalah Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017; Mengingat….. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Boyolali Nomor 176);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 11); Dengan…… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja Surplus Rp Rp Rp 2.176.496.270.254,00 2.148.428.355.037,00 28.067.915.217,00
c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp Rp Rp 153.343.928.335,50 27.692.812.633,00 125.651.115.702,50
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Rp 153.719.030.919,50

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp(15.825.891.746,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan Perubahan
2. b.Realisasi Selisih kurang Rp Rp Rp 2.192.322.162.000,00 2.176.496.270.254,00 (15.825.891.746,00)
(2)Selisih……
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp(143.459.750.963,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja Perubahan
2. b.Realisasi Selisih kurang Rp Rp Rp 2.291.888.106.000,00 2.148.428.355.037,00 (143.459.750.963,00)
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp127.633.859.217,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/defisit Perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih Rp Rp Rp (99.565.944.000,00) 28.067.915.217,00 127.633.859.217,00
(4)Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp10.000.001.335,50 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih Rp Rp Rp 143.343.927.000,00 153.343.928.335,50 10.000.001.335,50
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(16.085.170.367,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Perubahan
2. b.Realisasi Selisih kurang Rp Rp Rp 43.777.983.000,00 27.692.812.633,00 (16.085.170.367,00)
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp26.085.171.702,50 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih lebih Rp Rp Rp 99.565.944.000,00 125.651.115.702,50 26.085.171.702,50

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
c.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp Rp Rp 143.082.813.902,50 153.719.030.919,50 153.719.030.919,50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.Jumlah aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Rp Rp Rp 2.613.993.025.493,86 26.208.414.686,14 2.587.784.610.807,72 Pasal 6.....

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf d untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan-LO
2. b.Beban Operasi
3. c.Beban Transfer
4. d.Defisit Keg. Operasional Lainnya
5. e.Beban Luar Biasa Surplus Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.209.010.401.589,65 1.504.041.311.090,23 361.294.357.585,00 (88.554.084.936,43) (828.824.278,00) 254.291.823.699,99

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal (BUD dan Bendahara Pengeluaran) per 1 Januari 2017 Rp 143.042.989.227,50
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 447.383.451.961,00
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan Rp (419.315.536.744,00)
d.Arus kas bersih dari akivitas pembiayaan Rp (17.431.698.200,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp (5.805.540,00)
f.Saldo Akhir Kas (BUD dan Bendahara Pengeluaran) per 31 Desember 2017 Rp 153.673.400.704,50
g.Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 Rp 5.081.000,00
h.Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 Rp 40.549.215,00
i.Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 Rp 153.719.030.919,50

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/Defisit - LO
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp Rp Rp Rp 2.599.329.234.958,67 254.291.823.699,99 (265.836.447.850,94) 2.587.784.610.807,72

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 10…..

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Neraca;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Arus Kas;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
i.Lampiran IX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
j.Lampiran Pendukung.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…