DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Kerja Sama Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Keija Sama Desa. Peraturan Daerah ini memuat tentang Ruang lingkup kerja sama desa, Bidang dan Potensi Desa, Badan Keija Sama Antar-Desa, Tata cara kerja sama antar desa, Tata cara kerja sama desa dengan pihak ketiga, Prubahan atau berakhirnya kerja sama desa, Pnyelesaian perselisihan, Hasil kerja sama desa, Pelaporan dan Evaluasi kerja sama desa, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau keija sama dengan pihak ketiga dalam rangka menjalankan kewenangan desa demi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar desa;
b.bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa dapat terwujud;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keija Sama Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan tentang desa, utamanya peraturan terkait tata cara kerja sama Desa, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang.... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3.Peraturan.... f
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun V' 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah keija kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Kesepakatan....
12.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
13.Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertuUs untuk mengeijakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
14.Badan Keija Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan keija sama antar-Desa.
15.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah “rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18.Rencana Keija Pemerintah Desa yailg selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.
21.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
22.Tokoh Masyarakat adalah orang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.
23.Peijanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengeijakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
24.Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang teijadi antar Desa dan/atau Desa dengan Pihak Ketiga sebagai akibat dan perjanjian kerjasama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Keija Sama Desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antar Desa, yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Pasal 4

Keija Sama Desa terdiri atas:

a.keija sama antar Desa; dan/atau
b.keija sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

(1)Keija sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara:
1. a.Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
2. b.Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
(2)Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan keija sama antar Daerah.
(3)Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.

Pasal 6

(1)Kerja sama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau keija sama antar Desa yang berada dalam 1 (satu) kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
(2)Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.
(1)Kerja....

Pasal 7

(1)Keija Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kerja sama atas prakarsa Desa; dan
2. b.kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
(3)Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat materi muatan:
1. a.ruang lingkup kerja sama;
2. b.bidang kerja sama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pendanaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerja sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…