DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembeu-an Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Boyolali.
2.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
3.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
4.Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwaldlan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. 6. 7. 8. 9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Daerah.
13.Rencana....
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021-2026.
15.Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. IS.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil [outcome) program Perangkat Daerah.
20.Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21.Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka keija untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
22.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fiingsi.
23.Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24.Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah an Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta target pembangunan nasional.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. ^f —

Pasal 3

(1)RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
1. a.teknokratik;
2. b.partisipatif;
3. c.poUtis; dan
4. d.atas-bawah dan bawah-atas.
(2)RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi basil, meliputi:
1. a.holistik-tematik;
2. b.integratif; dan
3. c.spasial.
(3)RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW; dan
3. c.RPJMN.
(4)RPJMD disusun dengan memperhatikan:
1. a.RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
2. b.kajian lingkungan hidup strategis; dan
3. c.RPJMD daerah sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Sistematika RPJMD, meliputi:
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; gambaran keuangan Daerah; permasalahan dan isu strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Daerah; Pembangunan
7. g.BAB VII....
8. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
9. h.BAB VIII : Kineija penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
10. i.BAB IX : penutup.
(2)Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dal am Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD;
2. b.sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN; dan
3. c.kesesuaian antara capaian RPJMD dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
2. b.pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
3. c.hasil Rencana Pembangunan Daerah.
(5)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(6)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil....
3. b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. c.teijadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. {3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, penyusunan Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang berlaku. RKPD

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, RKPD Tahun 2021 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhimya tahun anggaran 2021 atau sampai dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…