DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat:
b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.bahwa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat:... Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

2. 3. Daleun Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Bupati adalah Bupati Boyolali. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4, Pasal 2... L

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan yang terdiri dari;

a.Laporan realisasi anggaran meliputi: 1. 2. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
1. 3.rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
2. 4.rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas;
g.catatan atas laporan keuangan; dan
h.lampiran.

(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
1. a.lampiran I lampiran LI lampiran 1.2 lampiran 1.3 laporan realisasi anggaran terdiri atas; ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.4... lampiran 1.4
2. b.lampiran II
3. c.lampiran III
4. d.lampiran IV
5. e.lampiran V
6. f.lampiran VI
7. g.lampiran VII
8. h.lampiran VIII
9. i.lampiran IX
10. j.lampiran X
11. k.lampiran XI
12. l.lampiran XII
13. m.lampiran XIII
14. n.lampiran XIV
15. o.lampiran XV
16. p.lampiran XVI
17. q.lampiran XVII
18. r.lampiran XVIII
19. s.lampiran XIX
20. t.lampiran XX lampiran XX. 1 lampiran XX.2 rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas; Catalan atas laporan keuangan; daftar rekapitulasi piutang Daerah; daftar rekapitulasi pen5dsihan piutang tidak tertagih; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalara pekeijaan; daftar rekapitulasi aset lainnya; daftar dana cadangan Daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang; daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas; ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/ perusahaan Daerah; ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp2.430.235.208.977,95
b.Belanja Rp2.268.508.827.348.00 surplus Rpiei.726.381.629,95 pembiayaan
1. 1.penerimaan Rpl42.069.477.363,05
2. 2.pengeluaran Rp21.131.000,000.00 pembiayaan netto Rpl20.938.477.363,05 c.
d.sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp282.664.858.993,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasianggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: a.selisih anggaran denganrealisasi pendapatan sejumlah Rpl60.538.571.977,95 dengan rincian sebagai berikut:

1.anggaran pendapatan perubahan Rp2.269.696.637.000,00
2.realisasi Rp2.430.235.208.977,95 selisih lebih Rp 160.538.571.977,95

b.selisih anggaran denganrealisasi belanja sejumlah Rpl21.178.896.652,00 kurang dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja perubahan Rp2.389.687.724.000,00
2. 2.realisasi Rp2.268.508.827.348.00 selisih kurang Rpl21.178.896.652,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp281.717.468,629,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/defisit perubahan Rpi 19.991.087.000,00 2, realisasi Rp161.726.381.629,95 selisih lebih Rp281.717.468.629,95
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.609.636,95 kurang dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan perubahan Rpl42.072.087.000,00 realisasi Rp 142.069.477.363,05 selisih kurang Rp2.609.636,95 2.
e.selisih... k. L
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp950.000.000,00 kurang dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan Rp22.081.000.000,00
2. 2.realisasi Rp21.131.000.000.00 selisih kurang Rp950.000.000,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp947.390.363,05 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rpl 19.991.087.000,00
2. 2.realisasi Rp 120.938.477.363,05 selisih lebih Rp947.390.363,05

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut: saldo anggaran lebih awal Rpl33.810.972.513,00 sisa lebih/kurang pembiayaan Rp282.667.468.593,00 anggaran koreksi kurang pembukuan tahun Rp2.609.600,00 sebelumnya saldo ang^;aran lebih akhir Rp282.664.858.993,00 a. b. c. d.

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp4.658.596.971.686,12
b.jumlah kewajiban Rp29.497.830.796,50
c.jumlah ekuitas Rp4.629.099.140.889,62

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf d untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut: a. b. c. d. pendapatan- LO beban operasi defisit kegjatan non operasional surplus/defisit dari pos luar biasa surplus/(defisit LO) Rp2.274.732.322.393,47 Rpl.866.312.032.417,45 Rpl51.209.049.399,62 Rp0,00 Rp257.211.240.576,40 Pasal 8... A

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut: Rpl33.825.805.435,00a. saldo kas awal (bendahara umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran) per 1 Januari 2021

b.arus kas bersih dari aktivitas Rp604.893.199.780,95 operasi
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris berkurang
f.saldo akhir kas di bendahara Rp282.605.863.981,00 umum Daerah dan kas di bendahara pengeluaran
g.saldo akhir kas di bendahara penerimaan
h.saldo akhir kas per 31 Desember 2021 Rp461.297.818.151,00 Rp5.261.114.450,05 Rp76.437.534,00 Rp58.995.012,00 Rp282.664.858.993,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a.ekuitas awal
b.surplus/defisit-LO
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir Rp4.196.642.436.938,79 Rp257.211.240.576,40 Rpl75.245.463.374,42 Rp4.629.099.140.889,62

Pasal 10

Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020