DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nilai dan proses penguatan Pendidikan karakter, pengembangan kurikulum dengan prosedur pengembangan yang mengintergrasikan penguatan Pendidikan karakter di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan, prioritas penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berbasis agama dan kearifan lokal, penyelenggaraan penguatan Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya, hak dan kewajiban peserta didik, hak dan kewajiban pendidik, hak dan kewajiban satuan Pendidikan, hak dan kewajiban pemerintah daerah, sarana dan prasarana, pendanaan, peran serta masyarakat, sinergisitas, kerja sama, dan kemitraan, pembinaan, pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan karakter sesuai dengan budaya bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal, melainkan juga harus diupayakan melalui pembudayaan dan proses pembiasaan dalam kehidupan di lingkungan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilakukan pengaturan penguatan pendidikan karakter secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, perlu pengaturan penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
5.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6.Pendidikan Dasar… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
6.Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7.Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
8.Pendidikan Karakter adalah Pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9.Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat Karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
10.Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
13.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
14.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
16.Masyarakat… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
16.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
17.Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan Pendidikan di Daerah.

Pasal 2

Penguatan Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan maksud sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam mewujudkan Karakter Peserta Didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 3

Penguatan Pendidikan Karakter bertujuan:

a.membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia dengan jiwa Pancasila dan Pendidikan Karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b.mengembangkan platform Pendidikan nasional yang meletakkan Pendidikan Karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui Pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
c.merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nilai dan proses Penguatan Pendidikan Karakter;
b.pengembangan Kurikulum;
c.prioritas penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter;
d.tanggung jawab, hak, dan kewajiban;
e.sarana dan prasarana;
f.pendanaan;
g.peran serta Masyarakat;
h.sinergitas, kerja sama, dan kemitraan; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

NILAI DAN PROSES PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter terutama meliputi nilai-nilai:

a.religius;
b.jujur;
c.toleransi;
d.disiplin;
e.kerja keras;
f.kreatif;
g.mandiri;
h.partisipatif;
i.rasa ingin tahu;
j.semangat kebangsaan;
k.cinta tanah air;
l.menghargai prestasi;
m.bersahabat/komunikatif;
n.cinta damai;
o.gemar membaca;
p.peduli lingkungan;
q.peduli sosial;
r.tanggung jawab;
s.gotong royong; dan
t.hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.

Pasal 6

(1)Proses Penguatan Pendidikan Karakter didasarkan pada seluruh potensi kejiwaan Peserta Didik dan fungsi sosial budaya.
(2)Seluruh potensi kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(3)Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pada konteks interaksi dalam keluarga, Satuan Pendidikan serta Masyarakat. Pasal 7… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 7

(1)Konfigurasi Karakter dalam konteks seluruh potensi kejiwaan dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan dalam:
1. a.olah raga; dan
2. b.olah rasa dan karsa.
(2)Proses konfigurasi Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling memiliki keterkaitan dan melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 8

(1)Penguatan Pendidikan Karakter merupakan satu kesatuan dengan program Kurikulum Satuan Pendidikan.
(2)Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan Kurikulum, kalender Pendidikan, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh Warga sekolah, orang tua siswa, dan Masyarakat.
(2)Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(3)Prosedur pengembangan Kurikulum yang mengintegrasikan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyiapan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. a.penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
2. b.pemetaan kesiapan Penguatan Pendidikan Karakter pada tingkat Satuan Pendidikan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada setiap Satuan Pendidikan;
4. d.penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan
5. e.pembiasaan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada setiap Satuan Pendidikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…