DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan Perpustakaan yang berkualitas secara berkelanjutan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing Masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat tentang kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaran perpustakaan, hak dan kewajiban Masyarakat dalam hal penyelenggaran perpustakaan, standar Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, layanan Perpustakaan, pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, jenis-jenis Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi, sarana dan prasarana, pendanaan, kerjasama dan peran serta Masyarakat, pembudayaan kegemaran membaca, penghargaan, pembinaan dan pengawasan; dan larangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan dalam kehidupan berbangsa, perlu ditumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat;
b.bahwa dalam rangka menggerakan literasi dengan menumbuhkembangkan budaya belajar sepanjang hayat, melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi pemustaka;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. 4.Undang-Undang.... /■ p
5. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. 7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
9. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
10. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan.... /■ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau kaiya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6.Perpustakaan Daerah adalah institusi berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
7.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
8.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
9.Perpustakaan....
9.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan.
12.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, kaiya cetak dan/atau kaiya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
13.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 14.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekeija di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
16.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
17.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
18.Pengembangan Perpustakaan adalah upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
19.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan Pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan Perpustakaan yang berkualitas secara berkelanjutan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing Masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

a.menyediakan layanan Perpustakaan yang berkualitas secara cepat, tepat, akurat, sesuai kebutuhan Masyarakat, dan mengarah pada penyediaan Perpustakaan yang sesuai standar;
b.mewujudkan keberlangsungan dan jaminan pemenuhan hak-hak Masyarakat di Daerah untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat;
c.membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat; dan
d.meningkatkan profesionalisme Tenaga Perpustakaan dan kapasitas sumber daya Perpustakaan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban Masyarakat;
c.standar Perpustakaan;
d.Koleksi....
d.Koleksi Perpustakaan;
e.layanan Perpustakaan;
f.pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;
g.jenis-jenis Perpustakaan;
h.Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi;
i.sarana dan prasarana;
j.pendanaan;
k.kerjasama dan peran serta Masyarakat;
l.pembudayaan kegemaran membaca;
m.penghargaan;
n.pembinaan dan pengawasan; dan
o.larangan.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
c.melestarikan Naskah Kuno milik Daerah dan mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
d.mengalihmediakan, mengalihbahasakan dan mengalihhurufkan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
1. a.menjamin penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah;
2. b.menjamin....
(2)
(3)
(4)
1. b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
2. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
3. d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
4. e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
5. f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
6. g.menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Masyarakat;
7. h.meningkatkan kualitas dan kuantitas Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar Masyarakat;
8. i.membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan Masyarakat di Daerah; dan
9. j.mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pus takawan. Ketentuan tentang Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
10. a.secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
11. b.secara beijenjang melalui Perpustakaan Daerah dan/atau Perpustakaan provinsi. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
12. a.identitas pemilik;
13. b.riwayat pemilikan Naskah Kuno; dan
14. c.jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
(2)Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, terbelaikang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB V

STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
1. a.standar Koleksi Perpustakaan;
2. b.standar sarana dan prasarana;
3. c.standar pelayanan Perpustakaan;
4. d.standar Tenaga Perpustakaan;
5. e.standar penyelenggaraan; dan
6. f.standar pengelolaan.
(2)Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…