DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 mengenai rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Karya Boyolali sampai dengan Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dijelaskan bahwa pengurangan modal daerah pada badan usaha milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu perseratus);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali; Mengingat:..... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
8.Peraturan Pemerintah.....
8.Peraturaxi Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Kaiya Kabupaten Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Kaiya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 151);
14.Peraturan Daerah.....
14.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Kaiya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Kaiya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 200);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189) ; Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI. Pasal I. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Kaiya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 200) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Karya Boyolali sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp21.779.999.152,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar RplO.377.337.148,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah); b Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rpl.l 14.447.004,00 (satu miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah); dan c Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 55 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas ±1.995 m2 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nilai RplO.288.215.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PT. Aneka Karya Boyolali pada Tahun 2017 adalah: a Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 53 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali seluas 21.580 m2 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan nilai Rp41.002.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua juta rupiah). b Dihapus. cx Dihapus. d Dihapus. Pasal II...... e Dihapus. f Dihapus. g Dihapus. h Dihapus. Pasal IT Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal Jui< 2019 BUPATI BOYOLALI, / SENO SAMODRO Diundangkan di Boyolali pada tanggal 23 2019 ^KRE^ARIS DAERAH BUPMlEIi BOYOLALI, RURI r -Teteh dita4rti I Oacfian Hukum ^ S«tda Paraf 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (9-185/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI I. UMUM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Kaiya Boyolali merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ikut serta mengembangkan perekonomian daerah serta dunia usaha utamanya pada sektor jasa percetakan, pertokoan, perbengkelan, apotik, usaha sarana produksi dan distributor pupuk, usaha persusuan, SPBU dan usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS di Daerah. Manakala dipandang bahwa optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam hal ini aset yang digunakan pemerintah daerah untuk penyertaan modal, maka pemerintah daerah menggunakan strategi melakukan penarikan kembali aset yang sudah disertakan dalam badan usaha milik daerah yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menegaskan bahwa pengurangan penyertaan modal dapat dilakukan jika kepemilikan modal (saham) Pemerintah Daerah tidak sampai kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus). IL PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 233

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…