DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan Perpustakaan yang berkualitas secara berkelanjutan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing Masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat tentang kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaran perpustakaan, hak dan kewajiban Masyarakat dalam hal penyelenggaran perpustakaan, standar Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, layanan Perpustakaan, pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, jenis-jenis Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi, sarana dan prasarana, pendanaan, kerjasama dan peran serta Masyarakat, pembudayaan kegemaran membaca, penghargaan, pembinaan dan pengawasan; dan larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan hams ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa....
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ^ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang....
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16.Peraturan....
16.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 210); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATl BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
5.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kakayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan produktifitas, dan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

a.meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah;
c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
d.memberikan pendampingan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan lembaga lain; dan
e.memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

BAB ILL

JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sampai dengan akhir Tahun 2020 berupa uang dan/atau barang bemilai sebesar Rp 120.044.494.977,73 (seratus dua puluh miliar empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilain ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) yang terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rpl 12.544.000.000,00 (seratus dua belas miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
2. b.Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp7.500.494.977,73 (tujuh miliar lima ratus juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan divestasi dan selanjutnya dihapuskan dari daftar aset Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berupa tanah seluas 3.835 m2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) senilai Rpl.970.500,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan perolehan penyertaan modal Tahun 1975 yang terletak di Jalan Kartini Desa Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.
(3)Pada Tahun 2020 dilakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dalam bentuk barang milik Daerah berupa tanah seluas 8.354 m2 (delapan ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) dengan nilai sebesar RplO. 125.000.000,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.
(4)Pada....
(4)Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dilakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dalam bentuk uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan target sambungan rumah sebanyak 1.217 (seribu dua ratus tujuh belas) sambungan rumah;
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan target sambungan rumah sebanyak 2.064 (dua ribu enam puluh empat) sambungan rumah;
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan target sambungan rumah sebanyak 2.403 (dua ribu empat ratus tiga) sambungan rumah;
4. d.Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan target sambungan rumah sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) sambungan rumah; dan
5. e.Tahun 2025 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan target sambungan rumah sebanyak 2.740 (dua ribu tujuh ratus empat puluh) sambungan rumah.

Pasal 5

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah....
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Penganggaran Penyertaan Modal setiap tahun ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Realisasi divestasi dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang dari Direksi Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
(2)Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah bangunan kantor Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang dibangun di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali siap digunakan.
(3)Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali melalui serah terima barang dari Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
(4)Realisasi Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dilaksanakan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah ke Kas Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kineija dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal teijadi perubahan bentuk badan hukum dan nama Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.

Pasal 10

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…