DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pelaksanaan, Fasilitasi Pembinaan JPH, Fasilitasi Sertifikasi Halal, Fasilitasi Pengawasan JPH, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Kerja Sama dan Sinergitas Fasiltasi JPH, Peran Serta Masyarakat, Sosialisasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan produk halal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan atas produk halal melalui sertifikasi halal dan pengawasannya di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi pemeriksaan, dan pengawasan jaminan produk halal sebagai kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing yang belum terjamin kehalalannya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitasi jaminan produk halal, perlu pengaturan penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
10.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
11.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
12.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim.
13.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
17.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
18.Pengawas Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
19.Badan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
19.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
20.Fasilitasi Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Fasilitasi JPH adalah serangkaian upaya atau tindakan Pemerintah Daerah untuk membantu atau mempermudah Pelaku Usaha dalam pelaksanaan JPH.

Pasal 2

Fasilitasi JPH diselenggarakan berdasarkan asas:

a.pelindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektivitas dan efisiensi; dan
f.profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan JPH di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha;
b.memberikan dasar dan arah program edukasi serta sosialisasi mengenai konsep Produk Halal;
c.meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan JPH;
d.mendukung penyelenggaraan pembangunan industri Produk Halal sebagai pendorong/penggerak perekonomian Daerah;
e.memberikan penguatan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan industri Produk Halal;
f.menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro di Daerah;
g.meningkatkan jumlah Usaha Mikro yang bersertifikat halal;
h.memberikan perlindungan konsumen, khususnya umat Muslim;
i.mendukung daya saing dan ekspor Produk Halal; dan
j.memfasilitasi Pelaku Usaha dalam proses sertifikasi halal. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan;
d.fasilitasi pembinaan JPH;
e.fasilitasi sertifikasi halal;
f.fasilitasi pengawasan JPH;
g.hak dan kewajiban Pelaku Usaha;
h.kerja sama dan sinergitas fasilitasi JPH;
i.peran serta masyarakat;
j.sosialisasi; dan
k.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi JPH sebagai berikut:

a.menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
b.melakukan fasilitasi pendirian LPH;
c.melakukan fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
d.melakukan pengawasan pelaksanaan JPH sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Fasilitasi JPH.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai berikut:
1. a.Pelaku Usaha;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.LPH dan lembaga pendamping PPH yang dibentuk oleh perguruan tinggi atau pondok pesantren;
4. d.MUI.; dan
5. e.BPJPH.
(3)Ketentuan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitasi JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan Fasilitasi JPH untuk memastikan tersedianya Produk Halal yang memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam dan keamanan secara fisik, bebas dari najis dan Bahan haram sesuai dengan kewenangannya.
(2)Persyaratan keamanan secara fisik, bebas dari najis dan Bahan haram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari Bahan kimia berbahaya, bakteri, dan kuman serta adanya kandungan gizi.
(3)Dalam melaksanakan fasilitasi JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
5. e.Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
6. f.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
7. g.MUI.
(5)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan Fasilitasi JPH meliputi:

a.fasilitasi pembinaan JPH;
b.fasilitasi sertifikasi halal; dan
c.fasilitasi pengawasan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB V

FASILITASI PEMBINAAN JPH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembinaan JPH kepada Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal PPH sesuai syariat Islam.
(2)Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemberian informasi;
2. b.fasilitasi;
3. c.konsultasi;
4. d.pendidikan dan pelatihan; dan
5. e.penelitian.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…