DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Bagian Hukum, dll. - Produk Hukum Daerah - Asas Pembentukan Perda - Perencanaan - Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah - Peraturan DPRD - Sanksi - Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi - Penyebarluasan - Partisipasi Masyarakat - Pembiayaan - Ketentuan Lain-lain - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka daerah memerlukan dibentuknya pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUMDAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Kabupaten Brebes. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 Bupati adalah Bupati Brebes. 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6 Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes. 7 Anggaran pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8 Produk Hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 9 Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang- undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 10 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 11 Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Brebes. 12 Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final. 13 Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah. 14 Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten. 15 Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 16 Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah kelengkapan DRPD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 17 Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 18 Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 19 Materi Muatan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan daerah adalah materi yang dimuat dalam Produk hukum Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. 20 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah danPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, danekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk :

a.Pengaturan; dan
b.penetapan.

Pasal 3

(1)Produk hukum daerah berbentuk Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.Perda;
2. b.Perbup;
3. c.PB KDH; dan
4. d.Peraturan DPRD.
(2)Produk hukum daerah berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
(3)Ketentuan mengenai Tata Naskah Produk Hukum Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Jenis Produk Hukum Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dan (2) mencakup peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh DPRD, SKPD, Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati atas perintah Perundang-undangan Daerah, dan Peraturan Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau yang setingkat.
(2)Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan Daerah yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Pasal 5

Dalam membentuk Perda harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 6

(1)Materi muatan Perda mengandung asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhineka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
11. k.Kearifan Lokal.
(2)Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pasal 7

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan :

a.Penyusunan Propemperda;
b.Perencanaan penyusunan rancangan Perda komulatif terbuka;
c.Penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda. .

Pasal 8

(1)Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(3)Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait yang terdiri atas :
1. a.Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.Instansi vertical terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan.
(4)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
(6)Penetapan Propemperda paling lambat 3 (bulan) pada triwulan pertama tahun anggaran.
(7)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
1. a.Akibat putusan Mahkamah Agung; b . APBD.
2. c.Penataan kecamatan;
3. d.penataan desa.
(8)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar propemperda karena alasan :
1. a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan Bagian Hukum;
4. d.akibat pembatalan oleh Gubernur;
5. e.perintah dari ketentuan Peraturan Prundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH Uraian singkat setiap bagian:

Pasal 9

(1)Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
(2)Setiap Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(3)Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan oleh Bagian Hukum dan atau Perangkat Daerah.
(4)Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sebelum penetapan Propemperda.
(5)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
1. a.pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
2. b.daftar nama; dan
3. c.tanda tangan pengusul.
(6)Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(7)Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
(8)Sistematika Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(2)Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015