DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas Maksud dan Tujuan; Pendirian Nama dan tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Modal; Organ;KPM; Pegawai Bank Perkreditan Rakyat; Perencanaan dan Pelaporan; Tahan Buku dan Penggunaan Laba; Kerjasama; Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat; Pembinaan; Pembubaran;Kepailitan. Dalam Ketentuan Lainnya diatur tentang Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(2), pasal 48 ayat (2), pasal 56 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu KPM dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
9.Direksi adalah organ Perumda BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR, serta mewakili Perumda BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
10.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bank Brebes.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perumda BPR Bank Brebes dalam menjalankan usahanya berasaskan:

a.Demokrasi Ekonomi;
b.Prinsip profesionalisme; dan
c.Prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

(1)Maksud pendirian Perumda BPR Bank Brebes adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan Pendirian Perumda BPR Bank Brebes adalah :
1. a.Mendorong UMKM sebagai pelaku ekonomi;
2. b.Menunjang pembangunan dan perekonomian daerah; dan
3. c.Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes.

Pasal 5

(1)Perumda BPR Bank Brebes berkedudukan dan berkantor pusat di Brebes.
(2)Perumda BPR Bank Brebes dapat membuka Kantor Cabang dan/atau kantor Kas, meningkatkan status Kantor, menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan Usaha Perumda BPR Bank Brebes meliputi :

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah;
c.menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
d.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan propinsi, bantuan keuangan Kabupaten, penghasilan tetap (SILTAP) perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Sumber modal Perumda BPR Bank Brebes terdiri atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset; dan
3. c.agio saham.
(4)Sumber modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Modal Dasar Perumda BPR Bank Brebes ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(6)Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(7)Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
(8)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN

Pasal 8

Organ Perumda BPR Bank Brebes terdiri dari :

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Brebes dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
1. a.kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
  1. 1.perubahan anggaran dasar;
  2. 2.pengalihan asset tetap;
  3. 3.kerja sama;
  4. 4.investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  5. 5.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;
  6. 6.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  7. 7.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  8. 8.penetapan besaran penggunaan laba;
  9. 9.pengesahan laporan tahunan;
  10. 10.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  11. 11.jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Brebes dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
2. b.kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3)Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Brebes.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…