DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud,tujuan,kedudukan,dan ruang lingkup sistem kesehatan kabupaten brebes, subsistem upaya kesehatan, subsistem sumber daya kesehatan, subsistem informasi, penelitian dan pengembangan, serta regulasi kesehatan, subsistem farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, subsistem kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
c.bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan memerlukan keterpaduan lintas sektor dan integrasi seluruh komponen sehingga perlu diatur dalam Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes;
d.bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab, merencanakan, menelenggarakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
7.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 13.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 15.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 16.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 17.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 18.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 19.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 20.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
35.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
36.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2009); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
37.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2009); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES DAN BUPATI BREBES,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6.Swasta adalah setiap komponen non- Pemerintah ang menelenggarakan kegiatannya di Daerah.
7.Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berdomisili di Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10.Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes yang selanjtnya disingkat SKKB adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Brebes secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
11.Badan Hukum adalah badan usaha yang dimiliki negara atau daerah, swasta, koperasi sebagai pengumpul dan sekaligus pengelola dana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
12.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
13.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Pembangunan Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
15.Derajat kesehatan masyarakat merupakan gambaran kemampuan/ Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator kesehatan untuk mencapai indikator kesehatan, kemampuan SKPD dalam merencanakan, mengendalikan program, kegiatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
16.Upaya kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, terintegrasi, berkesinambungan, paripurna dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
17.Upaya kesehatan perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
18.Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama atau primer adalah upaya kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
19.Upaya kesehatan perorangan tingkat kedua atau sekunder adalah pelayanan kesehatan subspesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan ang merujuk.
20.Upaya kesehatan perorangan tingkat ketiga atau tersier adalah pelayanan kesehatan subspesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan dibawahnya dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk.
21.Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22.Upaya kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
23.Upaya kesehatan masyarakat sekunder adalah menerima rujukan kesehatan dari upaya kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier.
24.Upaya kesehatan masyarakat tersier adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan dan rujukan operasional, serta melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat dan penapisan teknologi dan produk yang terkait.
25.Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk pengelolaan sumber daya manusia kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
26.Sumber daya manusia kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan dan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga penduduk /penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
27.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat, termasuk swasta.
28.Subsistem informasi, penelitian dan pengembangan serta regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung sub tema lain.
29.Sistem Informasi Kesehatan adalah integrasi antara perangkat, prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
30.Subsistem Farmasi, makanan minuman dan Perbekalan Kesehatan merupakan upaya pembinaan, pengawasan dan penyediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
31.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
32.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
33.Subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.
34.Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
35.Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat , sejahtera dan bahagia.
36.Lingkungan sehat adalah segala bentuk dan keadaan lingkungan yang meliputi lingkungan fisik, kimia dan biologi yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkualitas dan merata.
37.Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan dan pemeliharaan kesehatan fisik mental dan sosial tenaga kerja disemua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja.
38.Kesehatan Olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan.
39.Kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya kesehatan menyeluruh dari mulai usia kehamilan sampai anak usia pendidikan dasar.

BAB II

ASAS, MAKSUD,TUJUAN,KEDUDUKAN,DAN RUANG LINGKUP SISTEM KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Pasal 2

SKKB diselenggarakan berdasarkan asas petikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan , asas keadilan, asas penghormatan hak asasi manusia, asas sinergisme dan kemitraan yang dinamis, asas komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance), asas legalitas, asas antisipatif dan proaktif, asas gender dan non diskriminatif, dan asas kearifan lokal.

Pasal 3

(1)SKKB dimaksudkan sebagai pedoman dan memberikan arah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha dan lembaga swasta.
(2)SKKB bertujuan untuk:
1. a.Memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta dalam pembangunan kesehatan;
2. b.Menata kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

Pasal 4

(1)SKKB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Provinsi, dan bagian dari kebijakan pembangunan kesehatan daerah;
(2)Kedudukan SKKB terhadap sistem lainnya adalah:
1. a.SKKB berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem pembangunan Daerah;
2. b.SKKB menjadi acuan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan di daerah.
(3)Kedudukan SKKB terhadap sistem kemasyarakatan:
1. a.SKKB merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan;
2. b.Setiap upaya kesehatan wajib memperhatikan nilai dan budaya masyarakat;
3. c.Setiap upaya meningkatkan kesehatan masyarakat harus mengacu pada SKKB.

Pasal 5

Ruang Lingkup SKKB terdiri dari sub-sistem:

a.Upaya kesehatan;
b.Sumber Daya Kesehatan;
c.Informasi, Penelitian dan Pengembangan Serta Regulasi Kesehatan;
d.Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
e.Pembiayaan Kesehatan;
f.Pemberdayaan Masyarakat ; dan
g.Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

BAB III

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 6

Tujuan dari penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.

Pasal 7

Penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan meliputi:

a.Upaya kesehatan perorangan; dan b.a. Upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 8

UKP terdiri dari:

a.UKP Tingkat Pertama atau Primer;
b.UKP Tingkat Kedua atau Sekunder; dan
c.UKP Tingkat Ketiga atau Tersier.

Pasal 9

(1)Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama atau primer sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.rawat jalan;
2. b.pelayanan gawat darurat;
3. c.pelayanan satu hari (one day care);
4. d.perawatan kesehatan di rumah (home care);
5. e.rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan;
6. f.pelayanan persalinan;
7. g.pelayanan laboratorium;
8. h.pelayanan kefarmasian.
(2)Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama atau primer memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk didalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style)

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD,TUJUAN,KEDUDUKAN,DAN RUANG LINGKUP SISTEM KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, MAKSUD,TUJUAN,KEDUDUKAN,DAN RUANG LINGKUP SISTEM KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945