DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 228

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Bab III Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Bab IV Kemitraan Bab V Kemudahan dan Insentif Bab VI Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Bab VII Penyelenggaraan Inkubasi Bab VIII Lembaga Usaha Mikro Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengingat arti penting Koperasi, dan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES DAN BUPATI BREBES

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes;
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkoperasian, dan Usaha Mikro.
5.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
8.Kemitraan dengan Pola Rantai pasok adalah kerja sarna antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dan saling menguntungkan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
9.Dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertetu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi, dan Usaha Mikro.
(2)Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui:
1. a.pembinaan; dan
2. b.pemberian fasilitas

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 3

(1)Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
(2)Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.
(3)Kegiatan Usaha Koperasi dapat melaksanakan prinsip syariah atau konvensional.

Pasal 4

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 5

(1)Dalam pembentukan Koperasi diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
(2)Rapat pembentukan Koperasi dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3)Hasil rapat pembentukan dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.
(4)Tata cara pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Pasal 7

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

a.Rapat Anggota;
b.Pengurus; dan
c.Pengawas.

Pasal 8

(1)Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
(3)Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
(4)Hasil pelaksanaan rapat anggota wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik dan manual.
(5)Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
(6)Dinas yang membidangi koperasi memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota.

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah menetapkan koperasi aktif dan koperasi tidak aktif berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, penyampaian laporan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan usaha.
(2)Pemerintah Daerah menonaktifkan koperasi yang tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan 3 ( tiga ) tahun berturut-turut.
(3)Pemerintah Daerah mengajukan usulan pembubaran koperasi yang tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan 3 ( tiga ) tahun berturut turut paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan non aktif.

Isi peraturan

Teks228PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945