DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak, kewajiban dan kewenangan, standar nasional perpustakaan, koleksi perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan, pembentukan dan pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan, pendidikan dan pelatihan dan organisasi profesi, pendanaan, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembudayaan gemar membaca dan peningkatan literasi, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Brebes sekaligus untuk menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
c.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya serta 244 mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Brebes untuk dilestarikan dan didayagunakan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes. 245
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar national perpustakaan.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
6.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.
7.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, Lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
9.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/ madrasah di Daerah.
10.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
11.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dongan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12.Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 246 perpustakaan.
13.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15.Bahan perpustakaan adalah semua hasil kaiya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
16.Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
17.Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
18.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak untuk: 247
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing- masing.

Pasal 6

(1)Masyarakat berkewajiban:
1. a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
2. b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah;
3. c.menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
4. d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
5. e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
6. f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggara perpustakaan pemerintah daerah berkewajiban untuk:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah 248 berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 8

(1)Penyelenggara perpustakaan pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pemberhentian bantuan pembinaan
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perpustakaan Provinsi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
2. b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
3. c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
(2)Alihmedia naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB III

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 10

(1)Standar Nasional Perpustakaandi Daerah terdiri atas:
1. a.standar koleksi perpustakaan;
2. b.standar sarana dan prasarana;
3. c.standar pelayanan perpustakaan;
4. d.standar tenaga perpustakaan;
5. e.standar penyelenggaraan; dan
6. f.standar pengelolaan. 249
(2)Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakaan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
(3)Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundang- undangan tentang Standar Nasional Perpustakaan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…