DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sistematika RPJPD; Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJPD; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah, perlu perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan secara bertahap;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Kab.Brebes

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Kab,Brebes BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Brebes. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 2

(1)Sistematika RPJPD disusun sebagai berikut:
1. a.BABI : Pendahuluan, Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Kab.Brebes
2. b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.BABIV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BABV : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.BABVI : Penutup.
(2)Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(I) Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

(2)Rincian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(8)Penyesuaian rincian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan.
(4)Rincian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati Bersama DPRD.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 5

sebagaimana dimaksu alam Pas: menjadi1) RPJPD sebagai dimaksud dal: Pasal 2 jadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati. Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Kab.Brebes

(2)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(8)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(8)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Kab.Brebes

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes Diundangkan di Brebes pada tanggal 28 Agustus 2024 Pada tanggal 18 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Pj. BUPATI BREBES, BREBES Ttd Ttd Ir DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya IWANUDDIN ISKANDAR NIP. 19650903 198903 1 010 LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES NOMOR 10 TAHUN 2024 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes Ditandatangani secara lektronik oleh:0 ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si Pembina Tk. I— IV/b NIP. 19700808 199703 1 006 Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Kab.Brebes PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 UMUM Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembagunan daerah Provinsi Jawa Tengah serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa RPJPD yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah. Penetapan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 yang disusun pada tahun 2024 sebagai akibat menunggu ditetapkannnya RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Brebes sehingga akan tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Brebes. RPJPD Kabupaten Brebes merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Kab.Brebes II. Daerah yang memilki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Brebes hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 2

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 2

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004