DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang komponen penyusun APBD tahun 2023 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengingat

Pasal 311 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 104 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA- APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 271 (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 272 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Ketentuan Umum Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 273

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 3.187.048.134.894,00 (tiga triliun seratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1.pendapatan daerah Rp. 3.024.875.744.487,00
2.belanja daerah Rp. 3.161.048.134.894,00 Defisit
3.pembiayaan daerah : Rp. (136.172.390.407,00)

a.penerimaan Rp. 162.172.390.407,00
b.pengeluaran Rp. 26.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 136.172.390.407,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (0)

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp 3.024.875.744.487,00 (tiga triliun dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp475.833.194.873,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 274
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.250.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.590.424.500,00 (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.176.082.128,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 263.816.688.245,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp2.535.542.549.614,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.298.823.413.614,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat belas rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.719.136.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah. 275
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 direncanakan sebesar Rp 3.161.048.134.894,00 (tiga triliun seratus enam puluh satu miliar empat puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.243.372.957.055,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.193.541.610.920,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp899.620.713.335,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.939.992.800,00 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.285.640.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). 276

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp408.441.580.886,00 (empat ratus delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.808.939.571,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 79.542.713.241,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 211.128.247.223,00 (dua ratus sebelas miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.456.680.851,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.255.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah). 277

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…