DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Kabupaten Brebes. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.520.387.598.090,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sejumlah Rp120.150.177.072,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp3.640.537.775.162,00 (Tiga Triliun Enam Ratus Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp 3.398.219.063.636,00
2. 2.Bertambah Rp 108.017.894.715,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.506.236.958.351,00
b.Belanja
1. 1.Semula Rp 3.520.387.598.090,00
2. 2.Bertambah Rp 115.150.177.072,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.635.537.775.162,00 (Defisit) setelah Perubahan Rp (129.300.816.811,00)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a). Semula Rp 123.668.534.454,00 b). Bertambah Rp 10.632.282.357,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
2. 2.Pengeluaran Rp 134.300.816.811,00 a). Semula Rp 1.500.000.000,00 b). Bertambah Rp 3.500.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 129.300.816.811,00 setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp 562.882.016.636,00
  2. 2.Bertambah Rp 48.877.396.538,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 611.759.413.174,00
2. b.Pendapatan Transfer
  1. 1.Semula Rp 2.835.237.047.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 59.140.498.177,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp 2.894.377.545.177,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp 100.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 100.000.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp 231.500.000.000,00
  2. 2.(Berkurang) Rp (11.500.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 220.000.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp 40.451.770.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 326.611.413.920,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 367.063.183.920,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp 11.176.082.128,00
  2. 2.Bertambah Rp 10.824.534.883,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Rp 22.000.617.011,00 Perubahan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp 279.754.164.508,00
  2. 2.(Berkurang) Rp (277.058.552.265,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 2.695.612.243,00
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat
  1. 1.Semula Rp 2.570.739.965.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 20.535.111.177,00 Jumlah Pendapatan transfer Rp 2.591.275.076.177,00 pemerintah pusat setelah Perubahan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah
  1. 1.Semula Rp 264.497.082.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 38.605.387.000,00 Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan Rp 303.102.4693000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pendapatan Hibah a.. Semula Rp 100.000.000,00
1. b.Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 100.000.000,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Belanja Operasi
  1. 1.Semula Rp 2.523.792.072.777,00
  2. 2.Bertambah Rp 82.358.453.156,00 Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp 2.606.150.525.933,00
2. b.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp 438.665.563.191,00
  2. 2.Bertambah Rp 22.724.057.916,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 461.389.621.107,00
3. c.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp 5.362.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 47.778.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 5.409.778.000,00
4. d.Belanja Transfer
  1. 1.Semula Rp 552.567.962.122,00
  2. 2.Bertambah Rp 10.019.888.000,00 Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp 562.587.850.122,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 1.401.227.596.688,00
  2. 2.(Berkurang) Rp (2.160.243.229,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 1.399.067.353.459,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp 937.630.584.789,00
  2. 2.Bertambah Rp 81.234.685.883,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 1.018.865.270.672,00
3. c.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp 170.375.291.300,00
  2. 2.Bertambah Rp 6.866.820.502,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 177.242.111.802,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp 14.558.600.000,00
  2. 2.(Berkurang) Rp (3.582.810.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 10.975.790.000,00
  3. 1.Semula Rp 7.249.632.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Modal Tanah
  1. 1.Semula Rp 16.500.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 736.150.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp 752.650.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  1. 1.Semula Rp 87.577.576.578,00
  2. 2.Bertambah Rp 12.005.039.958,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp 99.582.616.536,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  1. 1.Semula Rp 92.267.259.596,00
  2. 2.(Berkurang) Rp (7.454.186.606,00) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp 84.813.072.990,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  1. 1.Semula Rp 230.294.923.669,00
  2. 2.Bertambah Rp 18.567.313.371,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan Rp 248.862.237.040,00
5. d.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  1. 1.Semula Rp 21.259.671.348,00
  2. 2.(Berkurang) Rp (103.493.417,00) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp 21.156.177.931,00
6. e.Belanja Modal Aset Lainnya
  1. 1.Semula Rp 1.500.000.000,00
  2. 2.(Berkurang) Rp (1.026.765.390,00) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp 6.222.866.610,00
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
1. a.Semula Rp 5.362.000.000,00
2. b.Bertambah Rp 47.778.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 5.409.778.000,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Bagi Hasil
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 26.423.702.000,00 Rp 0,00 Rp 26.423.702.000,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 526.144.260.120,00 Rp 10.019.888.000,00 Rp 536.164.148.122,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Penerimaan
  1. 1.Semula Rp 123.668.534.454,00
  2. 2.Bertambah Rp 10.632.282.357,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 134.300.816.811,00
2. b.Pengeluaran Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  1. 2.Bertambah Rp 3.500.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
1. a.Semula Rp 123.668.534.454,00
2. b.Bertambah Rp 10.632.282.357,00 Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 134.300.816.811,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal Daerah
  1. 1.Semula Rp 1.500.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 3.500.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
i.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
k.Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 18 September 2024 Pj. BUPATI BREBES, Ttd IWANUDDIN ISKANDAR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-308/ 2024) Diundangkan di Brebes Pada tanggal 18 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES Ttd Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES NOMOR 11 TAHUN 2024 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si Pembina Tk. I – IV/b NIP. 19700808 199703 1 006

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…