DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas-Asas Penyertaan Modal, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan, Bentuk Dan Sumber Dana, Besaran Penyertaan Modal, Deviden, Fasilitas Dan Koordinasi, Hak Dan Kewajiban, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah Kabupaten Brebes sebagai salah satu pemilik saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang;
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324);
12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG P E N Y E R T A A N M O D A L P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B R E B E S P A D A P T . B A N K P E M B A N G U N A N D A E R A H J A W A T E N G A H .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
5.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng yang selanjutnya disingkat RUPS adalah lembaga tertinggi dalam Bank Jateng yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
8.Road Map adalah langkah-langkahatau tahapan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal ini modal disetor untuk mendukung penerapan ketentuan permodalan.
9.Asset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah unit yang dibentuk untuk mengelola aset-aset Bank Jateng yang bermasalah pada saat rekapitalisasi perbankan tahun 2005, terhadap aset-aset yang diambil alih oleh Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan hasil dari pengalihan aset tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah yang digunakan penyertaan modal.
10.Cadangan Tujuan adalah penyisihan laba perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) yang digunakan untuk menutup kerugian apabila tidak dibutuhkan untuk menutup kerugian maka digunakan untuk modal setor.
11.Cadangan Umum adalah general reserve yaitu cadangan yang dibentuk dan penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.Asas transparansi;
b.Asas fungsional;
c.Asas kepastian hukum;
d.Asas efisiensi;
e.Asas akuntabilitas;
f.Asas kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada Bank Jateng adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah :

a.Memperkuat permodalan Bank Jateng sesuai yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
b.Ekspansi kredit utamanya pada sektor kredit produktif;
c.Pengembangan produk dan layanan baru;
d.Perluasan jaringan kantor dan layanan;
e.Pengadaan investasi aktiva tetap;
f.Belanja teknologi.

BAB IV

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Penyertaan modal daerah pada Bank Jateng dilakukan melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
(2)Penyertaan modal daerah pada Bank Jateng dituangkan dalam bentuk sertifikat Saham Bank Jateng.
(3)Penyertaan modal daerah pada Bank Jateng bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal didasarkan pada alokasi penyertaan modal sebelumnya dan perkembangan kelayakan pengelolaan keuangan Bank Jateng berdasarkan roadmap yang menunjukkan persentase proporsi kontribusi Pemerintah Kabupaten Brebes dari total modal Bank Jateng serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada Bank Jateng sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 16.200.000.000,00 (Enam belas miliar dua ratus juta rupiah), terdiri atas setoran tunai dan sharing hasil penarikam AMU.
(2)Besaran kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp20.400.000.000,00(dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :
1. a.Tahun 2017sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).
2. b.Tahun 2018sebesarRp5.800.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus juta rupiah).
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima miliar delapn ratus juta rupiah).
4. d.Tahun 2020 sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2)dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

BAB VI

DEVIDEN

Pasal 9

(1)Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Pemerintah Daerah mendapatkan deviden dan / atau bunga setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam RUPS Bank Jateng.
(2)Deviden dan / atau bunga yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

(1)Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…