DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup, Hak Dan Kewajiban, Kelembagaan, Data Dan Pemutakhiran Data, Strategi, Program Dan Kebijakan, Peran Serta Masyarakat, Pengaduan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Brebes masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya untuk pengentasan kemiskinan;
b.bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya;
c.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan kebijakan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan serta peraturan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Menimbang : Mengingat :
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES Dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Brebes.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
7.Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset kehidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi disekitarnya.
8.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri- anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
10.Program Penaggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11.Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat tertutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
12.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemsikinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
13.Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
17.Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat colon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan azas:

a.keadilan;
b.keterbukaan;
c.partisipasi;
d.akuntabilitas;
e.pemberdayaan;
f.berkelanjutan;
g.non diskriminasi;
h.keterpaduan;
i.profesionalisme;dan
j.bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah rumah tangga dan/atau keluarga dan/atau individu dengan kategori kemiskinan berdasarkan hasil pemutakhiran BDT yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan adalah:

a.Hak dan Kewajiban;
b.Kelembagaan;
c.Data, dan Pemutakhiran Data;
d.Startegi, Program, dan Kebijakan;
e.Peran serta masyarakat;
f.Pengaduan; dan
g.Pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:
1. a.Hak atas ketersediaan sandang dan pangan;
2. b.Hak atas pelayanan kesehatan;
3. c.Hak atas pelayanan pendidikan;
4. d.Hak atas ketersediaan atas kebutuhan pekerjaan dan berusaha;
5. e.Hak atas pelayanan atas kebutuhan perumahan;
6. f.Hak atas pelayanan air bersih dan sanitasi yang baik;dan
7. g.Hak atas terciptanya rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan.
(2)Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pelayanan akses sumber- sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan bekelanjutan yang meliputi:
1. a.Pelayanan aset sumber daya manusia;
2. b.Pelayanan aset keuangan,
3. c.Pelayanan aset fisik;
4. d.Pelayanan aset sosial; dan
5. e.Pelayanan aset alam dan lingkungan.

Pasal 7

(1)Penduduk miskin berkewajiban memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah/kabupaten.
(2)Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk Miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 8

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
2. b.membina, melatih dan memfasilitasi permodalan pengusaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta hasil pemasaran hasil produksi;
3. c.menyusun rencana, strategi dan program serta merelisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan yang berkelanjutan dan kearifan lokal;dan
4. d.menyediakan alokasi dana dalam APBD.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
(3)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di daerah berkewajiban:
1. a.Turut serta bertanggung jawab serta membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;dan
2. b.Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin di daerah.
(2)Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten.
(2)Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati dan untuk Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala Baperlitbangda.
(3)Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
(4)Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…