DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Jenis Retribusi Daerah; Retribusi Jasa Umum; Retribusi jasa Usaha; Retribusi Perizinan Tertentu; Wilayah Pemungutan; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan PembangunanNasional(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes 2017 – 2022 (Lembaran Daerah KabupatenBrebesTahun 2018 Nomor 8,TambahanLembaran Daerah KabupatenBrebesTahun 2018 Nomor 8);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah KabupatenBrebesTahun 2019 Nomor 13, TambahanLembaran Daerah KabupatenBrebesTahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BREBES TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, danpelakuindustridalamperencanaandanpembangunan industry nasional.
11.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RIPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
12.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021-2041 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
13.Pelaku Usaha atau Pengusaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Pelaku Industri adalah Pengusaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang industry.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Kabupaten;
c.RPIK 2021-2041;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan, pengawasandanpelaporan;dan
f.pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai KPI yang ditetapkan dalam recana tata ruang Daerah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan dan penetapan KPI;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yangdiperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan KPI;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri di Daerah;dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai arahan Pemerintah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur Industri;dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 7

(1)Jenis industri unggulan di Daerah sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari :
1. a.industri makanan;
2. b.industri pertanian holtikultura, sayuran, umbi;
3. c.industri tekstil;
4. d.industri pakaian jadi;
5. e.industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
6. f.industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
7. g.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur ) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; dan
8. h.industri pengolahan lainnya.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Industri di Kabupaten Brebes dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 10

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dalam rangka memberikan akses dan kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB V

RPIK 2021-2041 BagianKesatu MasaBerlaku

Pasal 10

(1)RPIK 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BagianKedua Sistematika

Pasal 11

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
5. e.BAB V : PENUTUP
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat :
1. a.Strategi Pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
2. b.Program dan Pembangunan Industri Unggulan Daerah meliputi:
  1. 1.Penetapan sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah;
  2. 2.Pengembangan Perwilayahan Industri;
  3. 3.Pembangunan sumber daya industri;
  4. 4.Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;dan
  5. 5.Pemberdayaan Industri.
(4)Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan periodesasi 2021–2024, 2025–2030, 2031–2041.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…